DPRD BOMBANA SETUJUI PEMBENTUKAN KABUPATEN POLEANG

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Bombana periode lalu memberikan persetujuannya atas pembentukan Kabupaten Kabaena Kepulauan yang saat ini telah masuk dalam tahapan pembahasan DPR – RI, siang tadi (26/01) Anggota DPRD Kab. Bombana periode 2014-2019 melalui sidang paripurna di Gedung DPRD yang dihadiri Wakil Bupati Bombana Ir. Hj. Masyhura, pejabat Eselon II dan beberapa tokoh pemekaran lainnya melalui Surat Keputusan DPRD Nomor 1 tahun 2015 yang ditanda tangani ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE, M. Si menyetujui pembentukan Kabupaten Poleang Sebagai salah satu daerah otonom Baru ( DOB ) di Sulawesi Tenggara.

Drs. H. Rasyid dalam laporannya pada sidang paripurna yang sempat tertunda beberapa jam tersebut mengurai dasar dari persetujuan yang dikeluarkan DPRD Bombana hari ini tidak lepas dari proposal yang diajukan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga mantan Wakil Ketua DPRD Bombana periode 2009-2014 melalui komisi satu yang di pimpinnya saat ini bersama beberapa anggota DPRD Bombana yang berasal dari Daerah Pemilihan Poleang melakukan kajian dan sosialisasi tentang rencana menjadikan beberapa Kecamatan yang masuk dalam pemekaran Poleang lainnya menjadi salah satu DOB di Sultra.

“ tujuan dari persetujuan Kabupaten Poleang tidak lepas keinginan masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelolah tata pemerintah sendiri “ kata H. Rasyid.

Politisi Partai Golongan Karya ( Golkar ) ini menambahkan bahwa dari dokumen yang di sodorkan masih terdapat beberapa  dokumen yang harus dilengkapi, salah satunya kata H. Rasyid penempatan lokasi calon Ibu Kota Kabupaten di Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan agar dilampiri dengan surat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

“ yang pasti pembentukan Kabupaten Poleang sebagai salah satu DOB sudah sesuai dengan amanat Undang – Undang 23 Tahun 2014 “ kata H. Rasyid.

Senada H. Rasyid, salah seorang koleganya dari fraksi Golkar Heryanto Nompa, SKM mengatakan pada prinsipnya seluruh Anggota DPRD Bombana menyetujui Kabupaten Poleang untuk mekar dari Kabupaten Bomban karena ini merupakan semangat masyarakat yang perlu mendapat dukungan oleh semua pihak terlebih DPRD, namun dirinya menimpal bahwa bukan hanya sekedar dukungan yang di perlukan, pasalnya menurut bung To sapaan akrab Heryanto Nompa perlu kajian yang cukup jelas agar paripurna pembahasan ini tidak hanya melahirkan sebuah keputusan yang tidak memiliki asas manfaat.

“ kita sama pahami bahwa ada perbedaan antar UU 32 Tahun 2004 dengan UU 23 Tahun 2014 yang menjadi rujukan proses sebuah pemekaran, karena dalam UU yang baru saat ini ada yang dikatakan masa uji coba selama 3 tahun “ kata bung To.

Senada, Johan Salim salah seorang anggota DPRD Bombana yang hadir pada paripurna tersebut sepakat dengan apa yang dikatakan Heryanto Nompa, namun dirinya hanya membahas tentang lokasi penempatan calon Ibu Kota yang ditempatkan di Pa’jongang yang berada di Desa Waemputtang, menurutnya hal ini perlu di bicarakan lebih lanjut dengan beberapa pihak, pasalnya sebelum di usulkan saat ini sebagai calon Ibu Kota Kabupaten Poleang saat ini, lokasi tersebut pernah juga di usulkan menjadi calon Ibu kota Bombana kala proses pemekaran dilaksanakan beberapa tahun silam, namun terkendala karena daerah tersebut diakuisisi sebagai miliki TNI Angkatan Udara.

“ saya harap agar hal ini di bahas lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari “ kata Johan Salim.

Seperti diketahui, rencana Kabupaten Poleang sebagai salah satu DOB baru di Sultra sudah mendapat persetujuan dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Poleang, dengan luas wilayah lebih kurang 1145 km dengan jumlah penduduk lebih dari 67 ribu jiwa yang terdiri dari kecamatan Poleang, Poleang Barat, Poleang Utara, Poleang Tengah, Poleang Tenggara, Poleang Selatan, PoleangTimur dan Tontonunu.

Sementara itu Ketua DPRD Bombana Andi Firman, Se. M. Si mengatakan keputusan yang di keluarkan DPRD Bombana merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk melihat masyarakat lebih mandiri sehingga kesejahteraan yang dinginkan oleh masyarakat secara utuh dapat terwujud.

‘ saya harap agar apa yang menjadi masukan dari kekurangan dokumen agar segera dikaji rekan yang terlibat dalam proses pemekaran ini “ kata A. Firman.

Komentar