DPRD USULKAN GRAND DESIGN TERKAIT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DI KABAENA

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

RUMBIA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Bombana segera mempersiapkan resetlemen atau perpindahan penduduk dari pulau Kabaena ke daratan lain yang lebih luas. Pasalnya, wilayah pulau Kabaena sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi kawasan pemukiman. Hal ini disampaikan Ketua Badan Khusus (Bansus) tambang DPRD Bombana, Ahmad Yani Spd, saat membacakan laporan kerja Bansus dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (22/5).

Menurut Ahmad Yani, luas wilayah pulau Kabaena sebesar 86.769 Hektar. Dari luas tersebut,  69.443 hektar sudah dikuasai oleh investor tambang, jadi yang tersisi hanya 17.326 ha.
   
Dari 32 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di pulau Kabaena, 19 IUP diantaranya sudah melakukan aktifitas produksi dengan total luas konsesi sebesar 28.000 ha sedangkan sisanya masih dalam tahap eksplorasi dengan luas konsesi sebesar 34.500 ha.

“Total luas konsesi itu, jika dikurangi dengan kawasan yang sudah terpakai seluas 2.910 ha. Lalu dikurangi lagi dengan luas konsesi PT Agra Morini Indah (AMI) yang dikeluarkan Pemda Buton  di wilayah Kabaena seluas 3.880 ha, maka lahan yang ada di Kabaena sudah tidak memungkinkan lagi dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat,”jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Bombana ini memastikan, bahwa sudah tidak ada lagi areal kosong bagi warga Kabaena untuk membuka lahan baru pertanian dan perkebunan. Justru, lanjut Yani, masyarakat pulau Kabaena harus mengangkut tanah kembali dari luar pulau Kabaena untuk menambah kekurangan lahan seluas kurang lebih 2.686 ha.    

Dihadapan Asisten II Ir Slamet Rigay yang mewakili Bupati Bombana dan para pimpinan SKPD yang hadir dalam paripurna dewan kemarin, Bansus DPRD Bombana merekomendasikan pada eksekutif agar segera membuat grand design pulau Kabaena kaitannya dengan daya dukung lingkungan, pembagian zonasi pemukiman penduduk, zonasi kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, serta kawasan pariwisata.
“Apabali zonasi ini tidak memungkinkan lagi, maka Pemda Bombana harus sesegera mungkin menyiapkan resetlemen atau perpindahan penduduk dari pulau Kabaena ke daratan lain diluar pulau kabaena yang lebih luas,”tegas Ahmad Yani.
  

Komentar