EDITORAL

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DRS. BASIRAN LAZAIDI
( Staf Ahli Bidang Bupati Bombana Bidang Pemerintahan )

STAF AHLI HARUS AHLI

Pada setiap mutasi jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah, banyak kalangan menilai bahwa jabatan staf ahli adalah jabatan “buangan” bagi mantan kepala SKPD yang tidak terpakai atau biasa juga disebut “diparkir” oleh kepala daerah. Sehingga terkesan malas dan tidak kretif dan kadang tidak dihiraukan akan peran dan tupoksinya.

Staf Ahli Kepala Daerah adalah suatu jabatan baru sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kreator Pemerintah Daerah’. Terbentuknya jabatan ini dilatarbelakangi terpilihnya kepala daerah yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Untuk itu harus ada pendamping kepala daerah yang dapat senantiasa memberikan saran pertimbangan kepada kepala daerah terkait Bidang Hukum & Politik, Bidang Pemerintaha, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta Bid Ekonomi dan Keuangan.

Namun kenyataannya, meskipun staf ahli yang kebanyakan merupakan pegawai senior, tetapi tidak semua staf ahli kepala daerah adalah orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu yang sering ‘tidak ketemu’ dengan jabatan ‘ahli’ nya tersebut. Hal ini perlu adanya upaya-upaya agar staf ahli menjadi benar-benar ahli, baik dengan penambahan wawasan maupun dengan motivasi-motivasi.

Olehnya itu staf ahli harus selalu memotivasi dirinya agarsenantiasa menambah wawasannya, baik melalui literatur, internet, sosialisasi, maupun bintek dan diklat, sehingga betul-betul menjadi ahli di bidangnya. ‘Ahli’ nya staf ahli juga dapat ditingkatkan dengan selalu mengikuti berbagai pertemuan, diskusi, pembahasan rancangan peraturan daerah atau peraturan bupati, dan sebagainya. Motonya,“Staf Ahli Harus Ahli”. Dalam proses menuju ‘Ahli’ tersebut, staf ahli juga perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sehingga lebih berdaya.

Salah satu yang paling penting adalah kemudahan mengakses internet, sehingga informasi terkini dari Kementerian atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kemajuan daerah lain bisa menjadi sumber inspirasi dalam memberikan telaahan kepada kepala daerah. Selain itu dalam memberdayakan staf ahli tersebut, para Satuan Kerja Perangkat Daerah dan semua unit kerja harus terbuka dalam memberikan informasinya. Mereka harus rutin mengirimkan data-data dan informasi kepada staf ahli terkait. Dan bila tidak tersedia, staf ahli juga harus proaktif menghubungi SKPD ataupun mencari dari berbagai sumber, baik koran lokal, nasional dan sumber-sumber lainnya.

Hal yang paling penting sesungguhnya adalah, bahwa staf ahli tidak perlu terlibat secara teknis. Staf ahli hanya memberikan telaahan dan bila disetujui oleh Kepala Daerah, yang menindaklanjuti adalah SKPD atau unit kerja penanggungjawab. Ini juga yang kadang-kadang disalahartikan oleh para staf ahli itu sendiri, yang akhirnya bukan berperan sebagaimana yang diharapkan, tetapi ‘nyerempet-nyerempet’ ke tupoksi asisten sekda atau bahkan tupoksi kepala SKPD. Disinilah peran penting kepala daerah mencermati pembagian tugas semua stafnya agar tidak menyalahi tugas utama staf ahli, yakni memberikan masukan kepada kepala daerah, baik diminta atau tidak diminta.

Staf ahli karena bekerja sendiri, seharusnya juga selalu menjalin komunikasi dengan sesama staf ahli. Dampaknya bagus, karena dengan selalu bertukar pikiran akan menimbulkan inspirasi, gairah dan motivasi untuk terus berkreasi membangun daerahnya. Dan untuk meningkatkan peran dan fungsi Staf Ahli, agar lebih jelas, maka perlu adanya :

1. Peraturan kepala daerah yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran uraian tugas, fungsi dan kewenangan staf ahli; dukungan alokasi anggaran; dukungan tenaga staf yang khusus membantu staf ahli; dukungan sarana dan prasarana kerja antara lain kendaraan dinas, unit komputer/laptop/printer, dan ruang kerja yang memadai disesuaikan dengan eselonering dan kemampuan daerah masing-masing, serta kedudukan protokuler staf ahli gubernur/bupati/walikota.

2. Dukungan sarana, prasarana dan teknis operasional staf ahlidilakukan dan dialokasikan oleh biro/bagian umum, sekretariat daerah.

3. Turut melakukan telaahan dan membubuhkan paraf serta pada konsep naskah dinas terutama naskah dinas yang mengandung dampak hukum

4. Wajib hadir dalam rapat pimpinan lengkap, rapat forum koordinasi pimpinan daerah, rapat pimpinan terbatas dan atau rapat–rapat lain.

5. Dilibatkan pada alur tata naskah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Staf Ahli Gubernur mengalokasikan anggaran koordinatif Staf Ahli Bupati/Walikota sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, Demikian pula halnya untuk staf ahli kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.

Demikian sekedar ulasan tentang “Staf Ahli Harus Ahli”, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala daerah atau pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *