GEDUNG DPRD BOMBANA PERLU DIRENOVASI

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Kondisi Gedung Sekretariat DPRD Bombana yang selama ini di gunakan untuk membahas Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) tiap tahunnya saat ini dinilai sudah tidak layak lagi untuk menampung padatnya kegiatan yang dilakukan anggota DPRD dan pegawai kesekretariatan, betapa tidak,  sempitnya gedung yang di bangun sejak tahun 2006 lalu tersebut  hanya memiliki beberapa ruangan saja termasuk ruang paripurna yang hanya bisa menampung lebih kurang 100 orang.

Salah Seorang Anggota DPRD Bombana periode 2014 – 2019 Hj. Andi Nirwana  yang menyoroti hal tersebut menuturkan dirinya sangat prihatin dengan  tempat berkantornya 25 anggota DPRD Bombana selama ini,  banyaknya tugas yang harus diemban para wakil rakyat dalam mengawal kepentingan rakyat akan terasa sangat kontras dengan  kondisi gedung yang sangat sempit, sehingga hal ini akan mengurangi wibawa anggota parlemen terlebih lagi masa tugas mereka selama lima tahun kedepan akan tersa berat dan penuh tantangan.

”  bisa dibayangkan di gedung DPRD saat ini hanya memiliki tiga ruangan  pimpinan, tiga ruangan komisi yang ukurannya 3 x 4 meter dan dua ruangan untuk rapat yang kapasitasnya sangat terbatas, sedangkan  untuk fraksi, badan Legislasi dan alat kelengkapan DPRD lainnya tidak memiliki ruangan sama sekali  “ kata politisi PAN tersebut.

Peraih suara terbanyak pada pemilihan  legislatif lalu ini menambahkan, bukan hanya kurang dan sempitnya bahkan tidak adanya sarana ruangan  yang layak bagi anggota DPRD yang menjadi persoalan utama, salah satu faktor kenyamanan yang bisa menunjang para anggota parlemen dalam bekerja seperti WC , dan penyejuk ruangan ( AC ) dinilai sudah  tidak layak lagi untuk digunakan.

“ Hal ini akan kita sampaikan ke pihak eksekutif sehingga bisa mendapat perhatian yang serius “ kata Hj. Andi Nirwana.

“kalau perlu  kita akan mengawal pembangunan dua kantor baru di sisi gedung utama tahun 2015 mendatang,  itupun tetap kita sesuaikan dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dengan melihat kondisi ketersediaan anggaran daerah ‘”  sambungnya.

Komentar