H. TAFDIL : JANGAN LAGI ADA TAMBAL SULAM TENAGA HONORER

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Bombana Drs. Basiran sangat menyayangkan sikap sebagian Pegawai Negeri Sipil yang ada di Sekretariat Daerah, pasalnya saat dirinya memimpin apel pagi tadi terungkap dari jumlah keselurahan PNS  120  orang ditemukan sebanyak 68 orang yang tidak masuk apel pagi.  

Drs. Basiran merasa heran dengan sikap para pegawai tersebut, bukan hanya di karenakan mereka sudah digaji oleh negara sebagai abdi pemerintah dan masyarakat, namun di satu sisi  dengan ketidak hadirannya saat ini secara tidak langsung tanggung jawab yang seharusnya mereka laksanakan sudah tidak berjalan sesuai yang diharapkan.  

” bagaimana bisa melaksanakan tugas jika apel pagi saja sudah tidak dilaksanakan, harap Bagian Organisasi segera mendata mereka ” kata Drs. Basiran.  

Lebih lanjut, Status Pegawai Harian Tidak Tetap ( PHTT ) sempat pula di singung mantan Sekretaris Dewan (Sekwan ) Bombana ini, Menurutnya belum terbitnya Surat Keputusan ( SK ) pengangkatan kembali PHTTdi seluruh SKPD yang selama ini hanya selama satu tahun, untuk tahun 2013 belum ditandatangani, Drs. Basiran Menuturkan Belum ditandatanganinya SK tersebut dikarena pihak pemkab masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkaitan terbitnya Surat Edaran Mendagri yang melarang setiap daerah melakukan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya.  

” saya harap kita bersabar, yang pasti sampai saat ini pemerintah daerah masih membutuhkan tenaga honorer ” terang Drs. Basiran.  

Terpisah, Saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan kemarin (20/2) yang dihadiri unsur Kepala SKPD diruang rapatnya,  lagi lagi Bupati Bombana H. Tafdil, SE, MM menekankan agar seluruh instansi tidak lagi memaki sistem tambal sulam bagi kuota tenaga honorer seperti yang terjadi tahun tahun kemarin.  

Menurutnya, sistem tambal sulam bukan hanya membebani anggaran yang ada, namun disatu sisi hal tersebut akan mengacaukan kebijakan yang sudah diambil pemerintah daerah. dijelaskan, sistem tambal kata Bupati dari jumlah kuota PHTT terkadang tenaga honorer yang sudah dikeluarkan karena sudah melanggar kontrak yang ada, namun setelah di kroscek kembali ternyata sudah ada lagi yang mengganti nama tersebut.  

” saya tidak mau hal ini terulang kembali, kebijakan yang kami ambil sudah melalui pertimbangan yanh cukup matang, jika hal tersebut tidsk di indahkan, maka siapa lagi yang mau melaksanakannya ” tegas Bupati.  

Suami Hj. Andi Nirwana Tafdil ini juga menegaskan agar setiap kepala SKPD tidak ada lagi yang meninggalkan daerah tanpa ijin pimpinan hanya dengan alasan melakukan perjalanan dinas yang sifatnya mendesak, pasalnya di bombana ini menurutnya yang paling mendesak untuk dikerjakan hanya bencana alam bukan melakukan perjalanan dinas dengan berbagai alasan.  

” apa susahnya meminta ijin baik itu secara langsung atau lewat telpon pada saya selaku Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kalau kami pun tidak ada kan ada Sekda selaku koordinator SKPD, kita ini abdi negara yang harus selalu siap melayani masyarakat, itu prinsip “tegasnya.

Komentar