INSPEKTORAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia, Menyikapi informasi yang beredar di sejumlah Media lokal Sulawesi Tenggara, yang menyoroti tentang keterlibatan Inspektorat Bombana dalam proses lelang  Proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao tahun 2012 di Kabupaten Bombana, senilai  Rp.10 Milyar 500 Juta,  memaksa Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Bombana, Drs Moh Subur, M Si untuk angkat bicara. 

Dalam Press Releasenya, Moh Subur menyampaikan dua pokok penting kepada halayak. Pertama, Inpektorat Kabupaten Bombana dalam kapasitasnya sedang melaksanakan Probity Audit dengan melakukan pengawasan independen terhadap proses pengadaan dan mengungkapkan pendapat obyektif mengenai apakah persyaratan probity telah ditaati. Sebab, kesimpulan yang diungkapka harus didasarkan pada bukti yang dikumpulkan dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan.

“Probity audit dilaksanakan pada saat proses belangsung (Real Time) untuk memberikan jaminan efektif, efisien, ekonomis, ketaatan, pemenuhan prinsip kejujuran, kebenaran dan integritas” ungkpa Moh Subur dalam press releasenya,

Rabu (01/8)Selanjutnya, Moh Subur menyampaikan bahwa, Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memposisikan diri sebagai penjamin mutu (Quality Insurance) sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Kementerian/Lembaga/Institusi/dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dan unit layanan pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan dilingkungan masing – masing. 

“Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 47 dan 48 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dimana, APIP (Inspektorat. Red) harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya,” kata, Moh Subur, menerangkan.

Dengan demikian, berkaitan dengan proyek Gernas Kakao pada Dinas Pertanian Bombana, keberadaan Inspektorat sebagai APIP, lanjut Subur,  diharapkan mampu mendeteksi dan mencegah (early warning system) sejak dini atas kemungkinan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadahi, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur/kriteria yang tetapkan.

“Jadi keterlibatan Inspektorat dalam proses lelang proyek Gernas itu adalah  melakukan reviu. Tujuannya untuk menjamin indepensi apakah proses lelang itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” tutupnya.

Komentar