KAWASAN HUTAN BOMBANA DI DEFENITIFKAN

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Bupati Bombana  H. Tafdil mengatakan dengan difenitifkannya kawasan hutan yang ada di kabupaten bombana merupakan peluang besar bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan penataan terhadap kawasan yang mengalami perubahan status. hal tersebut di katakan H. Tafdil kala memimpin rapat tindak lanjut hasil penataan kawasan hutan di ruang rapat bupati beberapa saat lalu ( 6/11) yang di hadiri Kepala BPKH wilayah VII Makassar, Kadis Kehutanan Bombana,Pihak BPN dan beberapa staf Kehutanan.  

Dikatakan pula, pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh terkait pengelolaan kawasan tersebut, sehingga kedepannya kata H. Tafdil daerah yang sudah diturunkan statusnya tersebut di sosialisasi kepada semua pihak sehingga tidak ada lagi perbedaan pandangan terkait daerah tersebut.

” saya harus semua stackholder untuk selaku berkoordinasi karena ada hal tertentu yang perlu yang harus menjadi perhatian kita terkait kebijakan strategis pemerintah yang harus di tindak lanjuti ” tegas H, Tafdil.  u

Untuk di ketahui, perubahan status kawasan yang ada di bombana sudah melalui SK.Menhut No. 465/menhut-II/2012 dengan Rencana panjang batas 51.000 Meter yang terealisasi panjang batas 48.211,93 Meter yang sudah  di defenitifkan oleh kementerian kehutanan di Kabupaten Bombana terbagi di lima kecamatan yang terdiri dari 1 kelurahan serta 8 Desa yang antara lain,Kecamatan Lantary Jaya ( Desa Tinabite, Watu-Watu dan Langkowala), KecamatanPoleang Utara ( Desa Rau -Rau ), Kecamatan Rarowatu Utara ( Kel. Lameroro, Lantawua, dan Desa Wumbubangka), Kecamatan Poleang Barat (  desa Babamulingku ), dan yang terakhir Kecamatan Matausu di desa Kolombi Matausu.  

Sedangkan untuk Batas Fungsi yang sudah di defenitifkan memiliki rencana panjang batas 42.000 Meter dengan Realisasi panjang 43.922,85 Meter yang meliputi 4 Kecamatan di 4 desa yakni Kabaena Tengah desa Lengora Pantai, Kabaena Timur Desa Dongkala, Kabaena Barat Desa Poongkalaero dan Kecamatan Rarowatu di Desa Tahi ite.  

Sementara itu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Ir. Hasbi Afkar menuturkan penetapan penurunan status kawasan tersebut dari hutan lindung menjadi hutan produksi yang di lakukan oleh kementerian ini sudah melalui berbagai tahapan dengan menurunkan tim terpadu sehingga Kemeterian Kehutanan, sehinga kata Hasbi penurunan ini tidak serta merta berdasarkan laporan pemerintah daerah namun sudah melalui kajian langsung di lapangan.  

” jika secara menyeluruh kabupten bombana perubahan untuk peruntukan kawasan hutan seluas 2.513 Ha dan Perubahan Fungsi 5.030 Ha yang terbagi di beberapa titik.” kata Hasbi Askar  

” masih ada beberapa daerah di  bombana ini masih di kaji karena secara parsial akan diusulkan kemudian ditindak lanjuti tim terpadu kementerian ” tambahnya.  

Askar pun menegaskan bahwa yang perlu di perhatikan yakni patok patok yang akan di pasang sehingga tidak melenceng dari batasan yang ada, namun masih menunggu peta yang akan di serahkan ke Bupati untuk dilakukan pemetaan secara menyeluruh.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *