KOORSUPGAH KPK RI MONITORING IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BOMBANA

SHARE:
  •  
  • 45
  •  
  •  
  •  

RUMBIA, Kominfos.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu, (19/9) bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Bombana, melakukan monitoring dan evaluasi Implementasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintergrasi di Pemerintah Kabupaten Bombana. Sebelum dilangsungkan rapat bersama Bupati Bombana H. Tafdil, SE.,MM, Ketua DPRD Kabupaten Bombana Andi Firman, SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana H.Burhanuddin.A HS.Noy,SE.,M.Si Serta unsur pimpinan SKPD terkait, KPK RI terlebih dahulu melakukan monitoring dan evaluasi peninjauan lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Secara Elektronik.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Bombana, sekaligus mendengarkan laporan SKPD/OPD teknis yang terkait langsung dengan rencana aksi Pemberantasan Korupsi Secara Terintegrasi. Bupati Bombana menyambut baik dengan kedatangan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dikatakan bahwa kedatangan KPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut dalam kegiatan Rencana Aksi Pemberantasan Koprupsi.
Hery Nurudin Korsupgah Wilayah Sultra didampingi Sugiarto Korsupgah Wilayah Sulbar dan Gorontalo mengungkapkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan merupakan upaya pencegahan terjadinya peluang adanya perbuatan yang melawan hukum. “Peluang terjadinya korupsi sangat rentan terjadi pada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) sehingga hal ini perlu dilakukan pencegahan” Kata Hery.
Dicontohkan Hery Nurudin paket-paket pengadaan yang besar terkadang sengaja di pecah-pecah. Nah dalam kondisi demikian membuka peluang terjadinya penyimpangan. Berkaitan dengan itu pihak KPK meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk terus mendorong perbaikan sistem layanan yang lebih baik lagi. Hery Nurudin mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun komitmen untuk menolak suap dalam bentuk apapun juga karena hal itu berbahaya. Dengan anggaran yang dikelola pada Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Bombana sekira Rp. 192 M. sangat berpotensi terjadinya penyimpangan. “Jika tidak dikelola secara baik-baik akan menimbulkan masalah, masih banyak yang harus diperbaiki. Mari terapkan prinsip kehati-hatian harus dijunjung tinggi, Jangan sampai ada tindakan melawan hukum”, ujarnya.
Koordinator Supgah Wilayah Sultra meminta semua pihak di daerah untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Lebih baik mencegah dari pada mengobati sebelum terjadi. “ Mari kita sama-sama melakukan pencegahan dari 8 aspek yang menjadi rencana aksi sesuai kemitmen yang telah disepakati. Aspek yang dimaksud itu meliputi, (1). Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2). Pengadaan barang dan jasa, (3). Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (4). Kapabilitas APIP, (5).Dana Desa, (6). Optimalisasi Pendapatan Daerah.(7). Manajemen ASN Dan (8). Manajemen Aset Daerah
Untuk mencegah terjadinya korupsi perlu ditindaklanjuti dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bisa dikuatkan dengan Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah. Sesungghuhnya Korsupgah, ujung-unjungnya ke Standar Operasional Prosedur (SOP). Berkaitan dengan pengalokasian anggaran, KPK meminta agar dalam pengalokasian anggaran pihak anggota DPRD Kabupaten Bombana bisa memanfaatkan layanan berbasis Informasi Teknologi . “jangan main coret jika ada anggaran yang diajukan terkait pengadaan Informasi Teknologi”
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten Bombana, Darwin, Ismail,SE Memaparkan “ Untuk menerapkan aplikasi e-Budgeting kedepan pihak perencana dari SKPD/OPD tidak lagi datang menginput di ruangan Kantor Keuangan Daerah, Perencana OPD tinggal menginput di ruangan masing-masing di unit kerjanya. Kedepan kita sudah menggunakan aplikasi untuk penginputan dan tidak perlu lagi datang ke Kantor BKD” Kata Darwin Ismail.
Menanggapi pemaparan Kepala Badan Keuangan Daerah, Koordinator Supgah KPK Hery Nurudin mengungkapkan, karena Unit Layanan Pengadaan ini adalah bagian yang penting di pemerintah daerah maka perlu disiapkan ruangan yang representatif dan disiapkan CCTV. Namun yang paling utama pegawainya perlu memiliki integritas.
Kepala BKPSDM Rusman Idja, S.Pd. dihadapan Korsupgah KPK memaparkan Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai yang tertuang dalam rencana aksi, sudah diselesaikannya demikian juga evaluasi jabatan sudah selesai semua. “Kami sudah dua kali ke Jakarta di Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini kami menunggu antrian untuk validasi terakhir.” Ujarnya.
Untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan ASN, kedepan absensi di SKPD sudah terkoneksi dengan BKPSDM. Dan tidak lagi menggunakan sidik jari tunggal tetapi harus pakai lima jari. Semua berbasis kinerja, ASN tidak hanya absen tetapi target kinerjanya jelas. Berdasarkan Laporan Mingguan atau Laporan Bulanan.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Hasdin Ratta, M.Si. memaparkan dari 122 desa sudah menggunakan aplikasi (siskeudes) dan mempublikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desanya dengan pelibatan masyarakat desa dalam musyawarah tingkat desa.
“Dua tahun tampak sekali perubahan didesa paling tidak dari segi infrastrukur, penggunaan dana desa, untuk menggali potensi desa yang dimiliki dengan penetapan proritas sarana desa. Prukades.” Kata Hasdin.

Penulis: Tim Kominfos
Editor: Anton Ferdinan