MASA BERLAKU KTP LOKAL DIPERPANJANG HINGGA 31 OKTOBER 2013

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Ket. Gambar : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Awaluddin Madaeng, A. Md ( Foto : Herry ).

Rumbia. Rencana Revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  administrasi Kependudukan yang dilakukan Pemerintah Pusat yang menginginkan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Elektronik atau sering disebut e – KTP dengan perubahan yang paling mendasar dengan merubah masa berlaku e – KTP yang semula hanya lima tahun menjadi seumur hidup. membuat sebagian kabupaten dan kota yang ada di sultra khususnya bombana belum bisa memperoleh KTP elektronik bagi mereka yang sudah melakukan perekaman melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labupaten Bombana.  

Sekretaris Disdukcapil Kab. Bombana Awaluddin  Madaeng, A. Md yang temui diruang kerjanya membenarkan hal tersebut, dirinya mengakui untuk saat ini sesuai keputusan pemerintah melalui perubahan PP Nomor 26/2009 sebagaimana diubah menjadi PP No. 35/2010, KTP non elektronik yang semula hanya berlaku hingga 31 Desember 2012 diperpanjang hingga 31 Oktober 2013, yang mana kata Awaluddin hal tersebut sudah mendapat ijin prakarsa dari Presiden.

” info yang kami dapat diperpanjangnya KTP non elektronik ini disebabkan pihak  pusat masih menunggu rampungnya perubahan masa berlaku e-KTP ” ujar Awaluddin.  

Kendala utama selain perubahan tersebut kata Awaluddin  keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah pusat untuk membiayai pekerjaan yang berkaitan dengan fisik KTP belum sepenuhnya tersedia pada tahun ini, sehinga sebagian fisik e-KTP akan diselesaikan pada tahun 2013 mendatang.  

Awaluddin menambahkan, dengan adanya berbagai kendala  tersebut masyarakat yang sudah melakukan perekaman data tidak perlu merasa risau, karena cepat atau lambat e-KTP  yang merupakan basis data base nasional akan dirasakan juga, namun kata Awaluddin semua membutuhkan proses, apalagi saat ini target dari pemerintah pusat sebanyak 172.015.400 keping bukan jumlah yang sedikit untuk segera direalisasikan karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Hingga saat ini Disdukcapil Kabupaten Bombana sudah melampaui target perekaman yang ditentukan pihak Kementerian  Dalam Negeri dari 26.000 jiwa wajib KTP menjadi 65.000 jiwa, yang mengakibatkan Disdukcapil memperoleh dua penghargaan dari Kemendagri yakni sebagai Daerah yang memiliki persentase tertinggi perekaman datanya seindonesia dan sebagai daerah tercepat ketujuh se indonesia dalam perncapaian target nasional yang diterima Bupati Bombana di Hotel Sahid Jakarta beberapa saat lalu.

” kami harap masyarakat bisa bersabar, karena disdukcapil juga akan terus berkoordinasi dengan pihak pusat, jika sudah ada maka kami juga akan segera membagikan kemasyarakat ” tambah Awaluddin.

Komentar