LANGKAH INSPEKTORAT BOMBANA SUDAH TEPAT

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, menilai bahwa langkah Inspektorat Bombana yang melakukan review dokumen pelaksanaan proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao 2012, pada Sabtu (28/7),  sudah sesuai mekanisme perundang – undangan yang berlaku.    

Sebagai Instansi pengawasan internal di pemerintah daerah,  keterlibatan Inspektorat dalam mega Proyek senilai Rp. 10 Milyar Lebih, yang melekat di Dinas Pertanian  dan Hortikultura Bombana ini, bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Sebab,  sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 .   

Demikian dikatakan Bupati Bombana, melalui Kabag Humas Pemkab Bombana, Drs Hasdin Ratta, M. Si menyusul adanya  pemberitaan disalah satu media cetak di sultra terbitan Selasa(31/7) dengan judul proyek gernas kakao Bombana terancam batal.

Hasdin Ratta menuturkan dalam kasus ini ada dua hal pokok yang menjadi acuan Inspektorat dalam bertindak. Inspektorat(Bawasda. Red) Bombana dalam melakukang pengawasan berdasarkan rujukan dan regulasi yang jelas berdasarkan salah satunya  pasal 116 perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.

” ada aturan yang telah menjelaskan pokok pokok pikiran dalam pengadaan barang dan jasa, dan pemerintah harus berpatokan aturan tersebut, selain itu Inspektorat adalah badan yang memiliki kewenangan mengawasi pengelolaan keuangan daerah” terang Hasdin.

Lebih lanjut Mantan Kabag Pembangunan Setda Bombana ini menjelaskan,  dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat selaku Instansi pengawas internal Pemerintah berhak untuk melakukan review, evaluasi  dan penjamin mutu proses pengadaan barang atau jasa pemerintah.

“Penjaminan mutu ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar – standar yang ditetapkan. ” ungkap Hasdin. 

Sementara itu secara terpisah, Kepala Inspektur  Inspektorat Bombana, Drs Moh Subur mengaku, pihaknya tidak melakukan penyitaan dokumen lelang, tapi melakukan review. Alasannya, Inspektorat sudah terlibat sejak proses perencanaan proyek dimulai. 

“Bukan penyitaan, tapi review dokumen. Ini untuk keterbukaan dan transparansi proses lelang. Kami bertindak sesuai fungsi pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Perpres 54,” kata Moh Subur,  disela – sela acara Buka Puasa bersaa di Rujab Sekda Bombana, sore kemarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *