LHKPN AKAN MENJADI SYARAT PROMOSI JABATAN DAN USUL NAIK PANGKAT

SHARE:
  •  
  • 22
  •  
  •  
  •  

RUMBIA, Kominfos

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana memberikan perhatian serius terhadap aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. Sebagai OPD yang masuk dalam tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bombana Selasa (2/10) BKPSDM menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Wajib Lapor Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sosialisasi yang dihadiri para camat dan unsur pimpinan OPD se-Kabupaten Bombana itu, menekankan pentingnya pejabat negara melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan Kalvarios Syamruth, SH, MH. Menyampaikan bahwa Laporan Kekayaan Pejabat Negara merupakan hal yang wajib dilaksanakan.

Dijelaskan Kalvarios, peraturan perundang-undangan Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat jelas mengatur terkait pentingnya pelaporan harta kekayaan milik pejabat negara.

“Pelaporan kekayaan pejabat negara merupakan kesepakatan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang wajib dilaksanakan oleh pejabat eselon II maupun pejabat eselon III dan IV” ujarnya.

Diharapkan, para camat yang hadir mengikuti bimbingan teknis pelaporan harta kekayaan pejabat negara dapat mengikuti secara bersungguh-sungguh yang nantinya dapat menyampaikan kepada pejabat yang ada dikecamatan lingkup kewenangannya untuk melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki. Sehingga percepatan pencegahan korupsi secara terintegrasi dapat terwujud.

Rusman Idja, S.Pd.,M.Si. Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana mengungkapkan sosialisasi dan bimtek pelaporan LHKPN akan terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Mengingat hal ini merupakan kewajiban para pejabat yang diberi amanah oleh pemerintah.

“Kita akan terus lakukan sosialisasi dan bimbingan pelaporan harta kekayaan pejabat negara, karena ini amanat undang-undang serta bentuk komitmen bersama tim Korsupgah yang dibentuk KPK R I “ kata Rusman.

Akbar, S.Hi Kabid Diklat, Mutasi, promosi dan pengembangan SDM

Secara terpisah, Kepala Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangan SDM Akbar, S.Hi. kepada Kominfo menuturkan, Pengisian Form. LHKPN dimaksudkan untuk menertibkan pelaporan hasil kekayaan pejabat negara , sehingga ada transparansi terhadap harta kekayaan yang pejabat negara miliki.

BKPSDM sebagai institusi yang menangani pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bombana memiliki peran yang penting dan strategis dalam pemberantasan korupsi melalui gerakan wajib LHKPN yaitu pada penetapan pejabat administrator kecamatan.

“Kedepan dengan berkoordinasi OPD terkait, LHKPN menjadi salah satu syarat bagi pejabat yang akan dipromosikan dan usulan kenaikan pangkat lingkup pemerintah Kabupaten Bombana.” Ujarnya.

Penulis: Tim Kominfos
Editor : Anton Ferdinan