LURAH TAUBONTO DI ANIAYA, KELUARGA BESAR BEREAKSI

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Tindakan penganiayaan yang dialami Lurah Taubonto Alfian Pimpie, SH beberapa hari lalu ternyata berbuntut panjang, pasalnya pihak keluarga dari Lurah Taubonto yang juga seorang Mokole ( raja ) yang bergelar Pauno Rumbia ke Tujuh menginginkan pemkab Bombana mengambil sikap tegas atas keberadaan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas penambangan di wilayah IUP Milik PT. SAM di Kecamatan Rarowatu dengan mendeadline ke pihak pemerintah untuk mengosongkan wilayah tersebut dalam waktu 3×24 terhitung sejak kejadian penganiayaan yang dialami Alfian.
Hal tersebut terungkap pagi tadi (6/9)saat pihak Keluarga Mokole melakukan pertemuan di Ruang Rapat Wakil Bupati Bombana yang di hadiri ibu Wakil Bupati Bombana, Sekda Bombana, WakapolresBombana, Perwira Pabung 1413 Buton di Rumbia, beberapa unsur TNI, Polri dan pejabat struktural lingkup pemkab bombana.

Agustinus Puwatu yang mewakil pihak Keluarga Besar Lurah Taubonto Alfian mengaku dirinya merasa heran atas apa yang menimpa Mokole ( Alfian ), menurutnya hal tersebut sangat tidak masuk akal,karena kehadiran mokole di TKP waktu itu bukan atas niatnya sendiri, namun di minta oleh salah seorang oknum aparat TNI di wilayah tersebut agar turut menyaksikan pengukuran tanah.
” Saya bingung kenapa hal ini terjadi padahal sang oknum TNI sudah menjamin keselamatan beliau sehingga beliau bersedia hadir, terlebih lagi bukan hanya anggota TNI yang berada di TKP saat itu, namun ada juga anggota Dari pihak Kepolisian, namun saat kejadian terjadi, mereka tidak langsung melakukan tindakan ” kata Agustinus.

” Yang lebih bikin saya heran, kenapa setelah pengukuran tersebut dilakukan Mokole tidak langsung di antar pulang, namun harus menunggu dulu masyarakat yang datang dari wilayah roko-roko sehingga kejadian itu terjadi, coba bayangkan apa yang akan terjadi pada mokole seandai massa tiba-tiba bertindak brutal ” ketusnya dengan nada kesal.

Lain lagi dengan Haryanto Nompa, dirinya meminta kepada pihak pemkab bombana agar tegas untuk menyikapi masalah ini, karena menurutnya ini bukan hanya mengenai penganiayaan yang dilakukan terhadap mokole namun ada kata – kata yang membuat etnis moronene tersinggung.

” Kami beri waktu 3×24 jam pemkab sesegara mungkin menyikapi tuntutan kami agar penambang yang berada di Wilayah IUP PT. SAM segera di kosongkan, karena disana selain mereka bukan masyarakat bombana ( pendatang ) mereka juga tidak memiliki KTP Bombana apalagi disana sudah sudah menjadi lokalisasi kemaksiatan yang telah mencederai daerah ini ” kata Haryanto.

Haryanto mengingatkan jika tuntutan mereka tidak di sahuti, maka dirinya memastikan keluarga besar mokole rumbia akan turun langsung mengosongkan wilayah tersebut.
” Tuntutan ini harga mati dan tidak bisa di tawar, kita tidak mengingkan hal yang buruk terjadi ” kata haryanto dengan nada tinggi.

Sementara itu, Asisten II setda Bombana H. Selamet Rigay mengingatkan kepada semua pihak agar masalah ini segera di selesaikan, karena eskalasi saat ini bukan lagi menyangkut persoalan penganiayaan, namun ketersinggung masyarakat etnis moronene yang merasa rajanya sudah di zholimi.
” Kalau raja tiga pilar ( Kabaena, Rumbia, dan Poleang) sudah bisa menerima ini dengan baik, tapi bagaimana masyarakat di bawah yang sangat kecewa, ini yang harus di hindari jangan sampai terjadi hal yang lebih buruk,” kata H. Selamet

Mantan Bendahara PU Prov. Sultra ini menambahkan sebenarnya pihak dari PT. SAM juga harus memberi solusi karena ada dead line waktu yang di berikan dari keluarga besar Mokole, bukan tanpa alasan hal tersebut di utarakan H. Selamet Rigay, pasalnya selama ini daerah roko-roko dan polodu tempat masyarakat melakukam aktivitas penambangan liar dan juga TKP kejadian penganiayaan tersebut merupakan lokasi IUP yang di kantongi PT. SAM. ” Kita bisa meminta bantuan aparat kalau perlu dari Brimob karena tuntutan pihak Mokole agar kawasan polodu dan roko – roko yang merupakan wilayah PT. SAM segera di kosongkan, jangan sampai terjadi gesekan antar etnis, sisa kesediaan dari pihak perusahaan untuk membantu akomodasi pengosongan wilayah itu ” terang H. Selamet.

Ditempat yang sama, senada dengan Asisten II, Sekda Bombana juga menutukan hal yang sama, agar kejadian ini jangan sampai menimbulkan dampak yang lebih besar karena ini sudah menyerempet masalah etnis.

” Pemkab akan segera menyelesaikan masalah ini, kami harap semua pihak bisa bekerja sama termasuk PT. SAM ” kata H. Rustam Supendy.

Di lain pihak, Wakil Bupati Bombana yang turut hadir dalam pertemuan tersebut meminta agar pihak dari keluar besar menahan diri, karena pemkab sudah melakukan langkah – langkah dalam menyelesaikan masalah ini.

” Kita harus mengambil keputusan yang terbaik dengan kepala dingin agar solusinya baik pula, kami juga berharap Ini menjadi pelajaran besar bagi semua pihak agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ” kata Hj.Masyhura.

Dirinya juga yakin dengan adanya kejadian seperti ini bisa jadi merupakan pintu masuk untuk mengungkap masalah serupa di Bombana yang selama ini tidak terungkap di permukaan.

” Kami akan berkoordinasi dengan pihak PT. SAM dan dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan ke pihak keluarga Mokole” terangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *