MAJELIS KODE ETIK PERIKSA PNS PANGKAT GOLONGAN IV

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) melalui Sidang Kode Etik yang  dipimpin langsung Sekda Bombana kembali digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana hari ini ( 10/2) dengan melibatkan 20 orang PNS sebagai terperiksa, alasan pemanggilan terhadap PNS tersebut tidak lain disebabkan kehadiran dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat sudah sangat memprihatikan.

Sekretaris Daerah ( Sekda ) Bombana H. Burhanuddin A. HS. Noy, SE. M. Si ditemui disela – sela sidang kode etik tersebut menjelaskan bahwa sidang kode etik merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai, sehingga dirinya akan mempertegas  aturan tersebut terhadap oknum PNS yang sudah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

“ kami melaksanakan tugas hanya menerapkan aturan kedisiplinan pegawai dan itu jelas dasar yang kami gunakan “ Kata Sekda Bombana.

Terkait sanksi, Jendral PNS Bombana ini mengaku bahwa dirinya tidak segan – segan dan pandang bulu menerapkan aturan tersebut, bahkan dirinya menuturkan PNS yang memiliki golongan tinggipun akan dikenai sanksi jika terbukti melanggar aturan.

“ makanya dalam sidang ini kami memintai penjelasan kepada mereka yang diperiksa apa alasan mereka sehingga lalai melaksanakan tugas, sehingga tim yang tergabung dalam majelis kode etik ini bisa menentukan apakah yang bersangkutan akan langsung dijatuhkan sanksi atau hanya di beri peringatan “  tegas H. Burhanuddin.

Dari informasi yang diperoleh author website pada sidang yang dilaksanakan diruang rapat Kantor Sekretariat Daerah, diketahui tim yang tergabung dalam sidang kode etik tersebut diantaranya Kepala BKD Bombana, Asisten III Setda Bombana, Inspektur Inspektorat, kepala Bagian Hukum setda dengan memeriksa 20 orang PNS, bahkan dari informasi yang berkembang ada diantara terperiksa yang menghadiri sidang tersebut memiliki golongan IV/b dan IV/c.

“ usai sidang ini kami dari majelis akan kembali bersidang secara tertutup untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan, jika memang kesalahannya memang sudah sangat parah dan tidak bisa memberi alasan pada saat ini maka kami tidak akan segan menjatuhkan sanksi  penundaan Kenaikan Gaji Berkala, penurunan pangkat sampai pemecatan “ ungkap mantan kadis perhubungan Sultra ini.

Komentar