MANTAN BENDAHARAWAN SETDA DIPERIKSA MAJELIS TP-TGR

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Ket. Gambar : Majelis TP-TGR saat melakukan sidang terhadap bendaharawan dalam menyelesaikan masalah keuangan yang dianggap bermasalah.( foto : herry ).

Rumbia. Sejak dilantik beberapa bulan lalu oleh Bupati Bombana, sabtu lalu ( 2/6 )  Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kab. Bombana untuk pertama kalinya menggelar sidang di kantor BPKAD dengan menghadirkan terperiksa Sudin Mantan Bendahara Rutin Setda Bombana.  

Digelarnya sidang kali ini, Ketua Majelis TP-TGR Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M. SI kala memimpin sidang tersebut yang dihadiri seluruh anggota majelis TP-TGR mengatakan bahwa sidang ini merupakan amanah Undang-undang nomor 109 tentang keuangan negara yang memang harus dilaksanakan sekaligus mengklarifikasi untuk mengetahui kemana aliran dana dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terkait dana itu.  

Kasus yang di sidangkan majelis TP-TGR Bombana kali ini  terkait adanya laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) BPK tentang anggaran rutin  tahun 2008 dan 2009 yang jumlahnya sekitar 5 milyar lebih  yang melibatkan saudara sudin yang pada masa itu selaku bendahara rutin sekretariat daerah kab. Bombana yang diangap pihak BPK tidak bisa dipertangungjawabkam penggunaannya.  

Ketika ditanyai tentang anggaran 2008 dan 2009 yang belum dipertanggungjawabkan pengunaannya selama ini, sudin mengatakan bahwa dari keseluruhan dana yang disebutkan tadi, dirinya sudah mengembalikan 3 milyar.  

” buktinya pengembaliannya ada, tapi saya tidak sempat bawa ” kata sudin.  

Diakui juga oleh sudin saat menceritakan kronologis aliran dana tersebut, bahwa dana itu pembayarannya banyak yang menyeberang tahun karena pada waktu itu anggarannya habis namun sudah di disposisi.

” saya contohkan pak, perjalanan dinas anggarannya tahun 2008 sudah habis,tapi  masih ada juga perjalanan yang di disposisi, saya bayarkan karena desakan juga dengan alasan sudah di disposisi, makanya saya serba salah pak” tambah sudin, tapi saat ditanyai kembali oleh majelis TP-TGR apakah pembayaran yang dia lakukan saat itu di konsultasikan kembali, sudin mengakui pula tidak melakukan hal tersebut dan masih ada anggaran yang telah digunakan sampai saat ini belum di buatkan pertangunggjawabannya.  

Ir. H. Rustam Supendy selaku Ketua majelis TP-TGR yang mendengarkan kesaksian sudin saat di klarifikasi melalui sidang tersebut, hanya  menekankan agar laporan pembelaannya di buat secara tertulis sebagai pertanggung jawaban dari persoalan yang melilitnya.

” kami harapkan agar saudara ( sudin ) memberikan keterangan yang sebenarnya, jika memang dana itu di gunakan oleh orang lain, segera dan buat laporan pembelaan tetulis, dan laporan tersebu kami tunggu dua minggu dari sekarang ” kata H. Rustam.

Lebih lanjut H. Rustam Supendy menjelaskan jika laporan tersebut telah diperiksa majelis TP-TGR, hasil dari pemeriksaan tersebut akan di konsultasikan dengan pihak BPK, apabila masih dianggap tidak wajar dan tidak layak di pertanggung jawabkan, maka yang bertanggung jawab penuh adalah bendahara yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah.

” ada tanggung jawab renteng akan di bebani pada yang bersangkutan jika tidak bisa menunjukkan bukti bukti sah pengambilan uang tersebut, dan dalam undang-undang diatur pula masa pengembalian itu selama 2 tahun” kata  Ir. H. Rustam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *