NASIB 348 ORANG TENAGA HONORER BELUM JELAS

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. 348 tenaga honorer yang konon telah mengabdilkan diri di Pemkab Bombana sejak tahun 2005 hingga saat ini belum terakomodir menjadi Pegawai Negeri Sipil pada penerimaan database Kategori 1 mengadukan nasib mereka ke pihak pemkab bombana yang diterima oleh Wakil Bupati Bombana yang di dampingi Sekda Bombana, Kepala BKD Kab. Bombana, Asisten I dan Asisten II serta beberapa Kepala Bagian Lingkup Sekretrariat di ruang rapat Bupati Bombana beberapa saat lalu.

pertemuan yang di hadiri kurang lebih 50 orang perwakilan tenaga honorer dengan aparatur pemerintah daerah, salah seorang tenaga honorer iswanto yang merupakan tenaga honorer di Kantor Satpol – PP menyatakan dirinya saat ini mengaku bingung dengan perbedaan informasi yang diberikan sehingga tidak ada suatu informasi yang falid.terlebih lagi adanya desas desus yang berkembang saat ini terdapat perbedaan persepsi antara kepala BKD dan Sekda.

” Kami tidak ingin hal ini terjadi, sama siapa lagi kami adukan nasib kami jika para pimpinan yang seharusnya membantu kami malah berselih pendapat tentang kejelasan nasib kami, apalagi sampai detik ini kami juga sudah dirugikan baik dari materi maupun inmateri ” kata Iswanto.

Lain lagi yang diutarakan Junaid, dirinya mengurai saat ini Dirinya malah tambah bingung, karena dari informasi yang dia terima saat ini sudah tidak ada lagi tambahan, malah fatalnya 348 tenaga honorer yang beberapa tahun lalu di mintai untuk melengkapi berkasnya tidak masuk juga dalam usulan K2. ” Tolong beri kami penjelasan agar kami tidak hanya mengharap janji janji ” pinta Junaid.

Kepala BKD Kab. Bombana Drs. Ridwan yang mendengar langsung keluhan tersebut menuturkan samapi saat ini dirnya masih menunggu dari BKN, pasalnya sesuai informasi yang diterimanya dari salah seorang di BKN melalui Via Telepon mengatakan tanggal 5 ini akan ada rapat yang di pusat terkait ada atau tidaknya penambahan K1 sesuai verifikasi yang di lakukan BPKP, kemudian tanggal 8 akan ada keputusan dari hasil rapat tersebut.

” Informasi ini dari BKN, saya akan sampaikan apapun hasil rapat tersebut tanggal 9 nanti” kata Drs. Ridwan.

Lebih lanjut, Drs.Ridwan menceritakan sejak awal 348 merupakan hasil dari verifikasi pihak BKN, namun nyatanya setelah pengumuman hanya sepuluh orang yang dinyatakan lolos menjadi pegawai, hal tersebut sempat pula menuai protes dari daerah lain yang bernasib sama dengan bombana, setelah dirinya kembali mengkonsultasikan hal tesebut, menurut mantan kepala BP4K Bombana ini pihak BKN menyatakan lolosnya kesepuluh orang tersebut merupakan tahap pertama, sehingga dirInya berkesimpulan ada tahap kedua sehingga waktu itu dirinya membuat dua surat yang ditujukan ke BKN.

” Surat pertama pengusulan agar 348 orang ini dimasukkan sebagai tambahan di K1, sedangkan surat kedua itu usulan jika mereka tidak lolos supaya mereka di masukkan di K2, tapi sampai saat ini belum ada jawaban ” terangnya.

” Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, yang menentukan lolos atau tidaknya adalah BKN “tambahnya.

Di tempat yang sama, Sekda Bombana mengatakan dirinya baru baru ini menemui beberapa orang di BKN namun jawaban dari sana tetap menyatakan hanya kesepuluh orang tersebut yang lolos dari 16 orang yang beberapa saat lalu diumumkan untuk mengikuti tahap selanjutnya, namun dari hasil verifikasi lanjutan dari ke 16 orang tersebut ada empat orang yang masih di mintai berkasnya oleh BKN.

” Tapi perlu di catat, mereka juga belum pasti lolos karena akan di ferivikasi lagi, di luar dari pada itu sudah tidak ada lagi ” kata Dr. Ir. H. Rustam Supendy, M.Si.

Menanggapi informasi dari kepala BKD akan ada rapat tanggal 5 ini di BKN, dirinya tidak mengetahui secara pasti, namun dirinya hanya berpesan agar informasi seperti itu jangan langsung ditanggapi kecuali sumbernya berdasarkan surat resmi.

” kita berharap semoga hal itu benar adanya¬† ” kata alumni Universitas Brawijaya Malang ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana Ir. H. Masyhura mengatakan sebenarnya kelemahan yang terjadi disebabkan tidak adanya rekomendasi yang di bawa pulang setelah melakukan konsultasi sehingga informasi yang diterima berbeda beda, namun kata H. Masyhura hal itu tidak perlu diperdebatkan karena jika ingin menarik mundur kebelakang persoalan ini tidak akan ada suatu kejelasan.

” Yang kita inginkan agar semua ini jelas, sehingga tidak ada persepsi yang berbeda ” ujar H. Masyhura.

Ditambahkan pula, politisi Partai Amanat Nasional Sultra ini Menegaskan persoalan tenaga honorer ini merupakan persoalan pemerintah daerah yang perlu di cari kejelasannya sehingga tidak berkembang menjadi opini yang bisa menimbulkan multi tafsir yang berbeda.

” Apaun namanya tenaga honorer sudah banyak beperan aktif membantu pemerintah daerah mengsukseSkan program kerjanya selama ini, hanya dirinya berpesan dalam menyikapi persoalan tenaga honorer tidak ada saling menyalahkan. ” Kita harus berjiwa besar menerima apapun yang hasilnya nanti tanggal pada tanggal 9 ” pinta H. Masyhura.

Komentar