NELSON : KAMI DATANG UNTUK MENCARI SOLUSI TERBAIK

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia.Pertemuan yang dilaksanakan pagi tadi antara pihak pemerintah daerah bersama tim pemeriksa BPK RI kemarin (5/2) di Gedung Dekranasda kab. Bombana  yang diketuai Nelson, dimanfaatkan untuk mengklarifikasi Dugaan penyimpangan keuangan yang dijadikan temuan pihak BPK RI tahun 2008 – 2010.  

Asisten Adminstrasi Umum Setda Kab. Bombana Syafruddin, ST, MTP saat pertemuan tersebu mengaku merasa heran atas temuan BPK, menurutnya apa yang tertuang dalam LHP menyatakan honorarium yang sudah diterima harus dikembalikan karena melanggar aturan dan tidak memiliki dasar yang kuat, namun di satu sisi pemberian honor tersebut sudah diatur dalam  Peraturan Daerah yang merupakan rujukan, dampaknya lanjut H. Syafruddin saat ini ini banyak tenaga honorer ketakutan khususnya bagi mereka yang pernah menerima honor kegiatan.  

” dasar rujukannya perda, kemudian dana tersebut ada di APBD sehingga jika alasannya dana tersebut dikembalikan karena tidak di atur dalam Pedoman lebih lanjut dan Peraturan Bupati maka ini sangat aneh karena Perda lebih tinggi dari hal tersebut, apalagi ruang klarifikasi belum kami gunakan ” kata H. Syafruddin.

Persoalan Pajak pun tidak lepas dari soroton pada pertemuan tersebut, pasalnya ungkap H. Syafruddin sampai saat ini kejelasan besaran pajak dan siapa yang harus dikenakan pajak hingga kini di akui dirinya belum mengetahui secara pasti, pasalnya golongan dua dan tenaga honorer masih dikenakan pajak jika menerima honor kegiatan.  

” kami berharap BPK melihat masalah ini, kami pun berharap pihak BPK membantu kami  agar terlepas dari persoalan disclaimer ” kata Syafruddin.  

Lain hal yang ditanyakan Hj. Sitti Safiah, staf ahli bupati ini merasa heran karena temuan BPK atas perjalanan dinas yang sudah di lakukan dan telah distorkan pertanggungjawabnnya ke bendahara dalam bentuk bukti perjalanan dinas masih dijadikan temuan padahal menurutnya kesalahan tersebut bukan berasal dari mereka namun kelalaian bendahara yang tidak memperlihatkan ke BPK saat pemeriksaan.  

” kami sudah gunakan anggarannya dan kami sudah stor buktinya, kesalahan bukan di kami malah kami yang harus menanggung masalah ini ” kata Istri Sekda Bombana ini.  

Menanggapi  lontaran pertanyaan, Nelson mengatakan hasil pemeriksaan yang sudah di keluar BPK dalam bentuk LHP sudah melalui proses, sehingga dirinya yang saat ini turun di bombana memiliki tugas lain, namun dirinya akan berupaya menyampaikan keluhan tersebut agar ditindak lanjuti.

Nelson mengurai walaupun dirinya bukan tim yang pernah memeriksa pengelolaan keuangan di bombana  dirinya beranggapan honorarium yang menjadi temuan tersebut kemeungkinan disebabkan tidak adanya aturan yang baku terkait besar jumlah honor yang diatur baik melalui pedoman lebih  lanjut maupun peraturan bupati yang menyebabkan masing masing SKPD membuat honorarium dalam angka yang berbeda, sehingga kata Nelson hal itu dianggap tidak sah oleh BPK.  

” masalah ini sudah ditangani Inspektorat, jika dalam sidang TP-TGR hal tersebut disepakati bukan merupakan kerugian negara dan Inpektorat mengakuinya maka hal tersebut dianggap sah dan tidak perlu dikembalikan ” kata Nelson.  

Lanjut, Pengendali Tehnis BPK bersama tim yang berjumlah 5 orang yang sedianya akan melakukan pemeriksaan awal di bombana mulai hari ini hingga 31 maret menuturkan jika untuk pajak memiliki aturan tersendiri, dan hingga saat ini pegawai golongan dua dan tenaga honorer tidak dikenakan pajak kecuali golongan tiga dan empat. Nelson menambahkan jika ada temuan yang seperti di katakan Hj. Sitti Safiah agar hal tersebut di koordinasikan dengan pihak Inspektorat. 

” jika proses pemeriksaan kami sudah selesai kami pun masih melakukan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan yang dilaksanakan inspektorat, kami yakin tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan karena kami ingin semuanya berjalan dengan baik dan kami pun berharap agar semua kooperarif seperti disampaikan pak bupati ” tukas Nelson.

Komentar