PEMEKARAN WILAYAH DIHENTIKAN HINGGA PILRES 2014

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Munculnya surat edaran dari kementerian dalam negeri yang ditanda tangani Mendagri Gamawan Fauzi tentang Moratorium pemberhentian Sementara pemekaran wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa hingga adanya PresidencdanxWakil Presiden terpilih 2014, membuat Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Eksekutif perlu duduk bersama membahas hal tersebut, pasalnya beberapa saat lalu, DPRD Kab. Bombana melalui sidang paripurna telah menyetujui beberapa desa di Kabupaten Bombana untuk di mekarkan diantaranya berada di Kecamatan Mataoleo, Polenag Tenggara dan Rarowatu.  

Kabag Pemerintahan Setda Bombana Andi Mapparennang menjelaskan terbitnya surat edaran tersebut harus menjadikan menjadi rujukan semua pihak, bukan hanya pemkab maupun Eksekutif, masyarakat juga proaktif sebelum mengusulkan mekar dari daerah induknya harus mengetahui secara jernih apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak.  

Bukan tanpa alasan hal tersebut dikatakan Mantan Camat Poleang ini, menurutnya bahwa dalam surat edaran yang ditanda tangani langsung Mendagri, jika ada desa yang dipaksakan untuk mekar, maka dalam surat tersebut sudah dijelaskan Pemerintah Pusat tidak akan menerbitkan Kode Administrasi bagi daerah tersebut.

” aturan ini berlaku juga bagi kecamatan dan kelurahan ” kata A. Mapparennang saat di temui diruang kerjanya baru baru ini (8/1).  

untuk diketahui, dalam surat edaran Menteri Dalam NegericRepublik Indonesia tentang Moratorium Pemekaran Kecamatan, Desa dan Kelurahan tertanggal 27  Mare 2012 di jelaskan bahwa terhitung mulai 1 Agustus 2012 pembentukan pemekaran Kecamatan sementara, sedangkan untuk Kelurahan dan Desa hal tersebut mulai di berlakukan tanggal 13 Januari 2012 artinya apabila terjadi pemekaran setelah 1 Agustus 2012 maka Pemerintah Pusat tidak akan menerbitkan nomor Kode Administrasi bagi kecamatan, kelurahan dan desa dimana norstorium ini berlaku hingga terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Ketika ditanyai terkait desa yang sudah mendapat persetujuan DPRD Kab. Bombana untuk di mekarkan, Andi Mapparenna hanya mengharapkan agar tersebut ditinjau ulang sehingga tidak menimbulkan tanya di kemudian hari.  

” kita ingin pemekaran dilakukan agar masyarakat bisa untuk berfikir lebih maju dalam mengembangkan daerahnya, bukan memekarkan suatu wilayah yang pada akhirnya nanti daerah tersebut ada tapi tidak di akui juga karena tidak ada kode administrasi yang di terrbitkan oleh pemerintah pusat ” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *