PEMKAB BERLAKUKAN SISTEM OUTSOURCING BAGI HONORER NON KATEGORI

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Rumbia. Kebijakan Pusat untuk tidak mengangkat lagi Tenaga Honorer benar-benar membawa damppak yang cukup besar di Pemkab Bombana, pasalnya hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Bombana masih menggunakan jasa tenaga honorer yang non kategori.
Ditemui usai memimpin rapat penelusuran ijzah palsu  dengan seluruh Kepala SKPD di Kantornya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana H. Burhanuddin A HS Noy, SE. M.Si menuturkan pihak Pemkab sudah berulangkali menemui pihak Kemenpan dengan mengutus Kepala BKD bersama Asisten III, namun pihak Kemenpan juga tidak tidak memberikan solusi atas problem tersebut.
” Bahkan kami juga sudah menemui BPK untuk menanyakan mengenai pengajian tenaga honorer non Kategori namun mereka juga tidak memberikan jawaban yang pasti, namun yang kami tangkap tidak ada solusi mengenai pengajian ini ” kata H. Burhanuddin.
Saat ditanyai bagaimana nasib tenaga honorer tersebut, Sekda ke tiga Bombana dengan tegas mengatakan bahwa mereka masih tetap akan mengabdikan di pemerintah daerah, namun dari sisi pengajian mereka tidak lagi sama tahun-tahun sebelumnya karena adanya aturan pelarangan tersebut.
” Kita sekarang ini masih mencari regulasi yang tetap mengenai gaji mereka, kami rencana akan tetap memberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, namun sistemnya lagi mungkin bersifat outsourcing tapi masih dalam tahap terbatas karena sebenarnya mereka ini bukan honorer baru karena mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi  karena adanya persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi untuk masuk ke Kategori II maka mereka tetap mengabdi tapi kami kategorikan sebagai tenaga non kategori” terang sekda Bombana.
Dijelaskan sistem uotsourcing terbatas tersebut tetap akan di atur sesuai keuangan daerah karena jika di berlakukan secara luas  kata Sekda Bombana maka hal itu harus merujuk ke Upah Minimum Regional ( UMR).  ”  mereka akan tetap mendapat honor dari kegiatan bukan lagi gaji perbulannya seperti tahun lalu yang mereka terima, namun jumlahnya tetap akan kita kalkulasi sebesar gaji mereka, tegasnya mereka akan dititip di setiap kegiatan sebagai dasar pembayaran honor mereka untuk menghindari dari hal-hal yang bertentangan dengan aturan  ” terangnya.
Seperti di ketahui, persoalan tenaga honorer non kategori memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bombana sebab jumlah tenaga honorer yang terdata saat ini jumlah sangat banyak, bahkan salah instansi seperti Dinas Kesehatan Bombana memiliki tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 273 orang.
sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Bombana Rusman, S.Pd diruang kerjanya mengungkapkan  keluarnya aturan dari pusat yang sudah tidak membolehkan lagi seluruh daerah untuk mengangkat tenaga honorer membuat pimpinan daerah harus befikir keras agar mereka yang masuk dalam non kategori perlu di carikan solusi.
” Kita sadari mereka sudah mengabdi bertahun-tahun dan sungguh tidak mungkin kami menginginkan mereka berhenti bekerja, makanya saat ini masih di carikan solusinya agar mereka tetap mengabdi namun tidak bertentangan dengan aturan yang ada ” papar Mantan Asisten I Setda Bombana ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *