PEMKAB BOMBANA RAIH WTP

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PENYERAHAN LHP DENGAN OPINI WTP

Luar biasa gebrakan yang dilakukan H.Tafdil. Bupati Bombana ini, mampu membawa pengelolaan keuangan dan aset di daerah yang dipimpinnya itu mendapatkan opini tertinggi dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi yang diukir H. Tafdil ini tidak hanya menjadi catatan sejarah di pemerintahannya, karena baru pertama kali terjadi sejak Kabupaten Bombana Bombana berdiri menjadi daerah otonom. Namun pemberian opini tertinggi itu juga akan dikenang di seluruh pemerintahan Kota dan Kabupaten lain.

Pasalnya, Bombana ternyata merupakan Kabupaten pemekaran pertama di Sulawesi Tenggara yang meraih WTP. Dan opini tertinggi ini didapatkan di tahun ke 11, pasca mekar 2003 lalu. Tidak hanya itu, prestasi yang diukir H. Tafdil dalam pengelolaan keuangan dan aset di daerahnya, juga mengalahkan Kabupaten dan Kota lain di jazirah Bumi Anoa yang sudah puluhan tahun terbentuk.

Opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Bombana 2013 diterima langsung H. Tafdil dari  kepala BPK RI perwakilan Sultra, Nelson Ambarita, SE.,MM. Ak.CFE, di gedung BPK RI Sultra, beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu,  penyerahan LHP dengan opini WTP juga turut disaksikan rombongan kepala SKPD di Bombana, yang diundang Bupati untuk turut menyaksikan hasil dari perjuangan mereka mengatur pengelolaan keuangan di Bombana.

Usai menerima, LHP dari kepala BPK RI, Tafdil tidak langsung membukanya. Karena LHP 2013 itu, diserahkan lebih dulu ke Sekda, kala itu dijabat oleh Rustam Supendy untuk dibuka. Saat dibuka Sekda lalu menyerahkan ke Bupati. “Allhamdullillah kita WTP,” kata Bupati, usai membaca LHP 2013 Bombana yang disodorkan Rustam Supendy.

Pengelolaan keuangan dan aset di Pemda Bombana tidak dapat dipungkiri sejak Tafdil menjadi Bupati di otorita pemekaran Kabupaten Buton itu. Padahal sejak daerah itu mekar 2003 lalu sampai 2011 lalu, pengelolaan keuangan dan aset Pemkab Bombana selalu mendapat opini disclemer dari BPK.

Begitu Tafdil dilantik 25 Agustus 2011 lalu pengelolaan keuangan dan aset dipelototi. Hasilnya, baru setahun menjabat, dia mampu mengubah opini disclemer bertahun-tahun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bupati yang berlatar belakang pengusaha ini ternyata belum puas sampai disitu.

Pemberian opini WDP dari LHP tahun 2012 itu dijadikan motifasi untuk meraih opini tertinggi. Hasilnya, satu tahun pasca opini WDP digenggam, pengelolaan keuangan dan aset Pemkab Bombana mencapai opini tertinggi yakni WTP. Dan ini didapat dalam dua tahun kepemimpinan Tafdil di Bombana. (Nur).

Komentar