PEMKAB DAN DPRD SEPAKAT BENAHI PAYUNG HUKUM PROGRAM GEMBIRA

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

RUMBIA – Anggota DPRD Kabupaten Bombana mempertanyakan kejelasan Payung Hukum yang digunakan dalam penerapan program Gembira. Payung Hukum yang di gunakan dalam canangan Program pasangan Tafdil dan Masyura ini dinilai masih perlu pembenahan.

Abady mengakui program Gembira ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus mendapat dukungan semua pihak, sebab menurutnya di negara ini mungkin baru pemerintah daerah bombana yang mengalokasikan anggaran secara langsung ke desa dengan nominal yang sangat besar untuk pemerataan pembangunan, namun dilain pihak abady juga mengingatkan agar program ini harus di dukung dengan plafon payung hukum yang jelas.

“  jangan sampai tujuan mulia dari program ini untuk kesejahteraan rakyat malah jadi bomerang buat kita semua jika tidak dilandasi payung hukum yang jelas, ungkap Abady Makmur anggota DPRD Bombana dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Bombana dengan Pemkab Bombana selasa (8/5).

Abady menambahkan, Jika implementasi anggaran tersebut lewat acuan sebuah Perda, maka pembagian anggaran 350 juta tersebut lebih proporsionalnya. Munculnya kritikan Abady ketika melihat pembagian anggaran melalui Petunjuk Opersional (PO) Gembira dinilainya masih perlu dibenahi, Pasalnya, anggaran operasional dibagi rata dan tidak melihat besarnya cakupan dari wilayah masing – masing desa. ” ini harus jadi perhatian tim manajemen gembira ” harap Abady.

Selain pembagian Dana, DPRD juga menyinggung hadirnya fasilitator pendamping di dalam program Gembira. Fasilitator yang ditunjuk dua orang tiap desa, perlu dibenahi karena anggarannya melekat pada APBD Desa.

” sebaiknya honor fasilitator dianggarkan tersendiri, tidak perlu diambilkan dari dana anggaran desa,” kata johan wakil DPRD saat melihat Anggaran Fasilitator dalam PO gembira mencapai 7,2 juta pertahun.

Johan pun berharap dengan pertemuan yang dilakukan pihak pemkab dan DPRD ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk memperbaiki segala persoalan yang bisa mengikat semua orang,” kami salut dengan program Tamasya ini, namun program ini harus disertai dengan jelasnya payung hukum yang digunakan agar dikemudian hari tidak menyisahkan persoalan hukum” tambah johan.

Hal berbeda diutarakan Usman sandiri, anggota DPRD dari partai Gerindra ini malah mempersoalkan  Peningkatan kinerja aparatur desa yang dianggap sampai hari ini belum mengalami kemajuan yang signifikan, apalagi menurut usman dengan digelontorkannya dana gembira desa ini bisa memacu percepatan pembangunan di desa. Olehnya itu politisi gerindra ini berharap pihak pemkab melakukan sidak dan memantau kinerja aparatur di desa.

” bisa kita lihat di desa desa sekarang ini, masih banyak desa yang malah dipenuhi rumput di sekitar kantor desa sendiri, ini harus kita sikapi bersama dengan melihat banyaknya anggaran yang dikelolah, ada block grand, ditambah lagi gembira, hal ini sangat luar bisa dan tidak ada desa di indonesia yang mengelolah dana sebesar ini, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja dan pembangunan di desa, dana ini akan sia sia,” kata usman.

Pada petemuan ysng dilaksanakam di AULA DPRD Kab. Bombana tersebut, tampak hadir yang mewakili pihak Pemerintah Daerah diantaranya adalah Sekda Bombana H. Rustam Supendy, Kepala BPKAD Muh. Nasir Noy, Kepala BPMP & KB Djalaluddin, Kabag Humas Setda Bombana Drs. Hasdin Ratta, M. Si  dan sejumlah aparatur Pemkab termaksud camat, lurah dan kepala Desa.

H. Rustam Supendy dalam menjawab pertanyaan DPRD mengakui bahwa program gembira ini masih butuh masukan untuk dibenahi secara Bersama. “ Kita akan Benahi bersama, dan kami siap untuk mendengar masukan demi tujuan kebaikan penerapan program ini, sekarang ini kami sementara menyusun rancangan peraturan daerahnya, dalam waktu dekat ini akan kami ajukan di DPRD Kab. Bombana untuk disahkan menjadi Perda” Ujarnya

Written : Badar, Herry

Komentar