PEMKAB DAN KEJATI SULTRA JAJAKI KERJASAMA DI BIDANG HUKUM

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ket. Gambar : Bupati Bombana H. Tafdil di Dampingi Sekda Bombana Dr.Ir.H. Rustam Supendy,M.Si melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sultra. ( foto : Herry ).

 

Rumbia. Sinkronisasi pembangunan di seluruh leading sektor tak terkecuali dalam bidang penegakan supremasi hukum terus digenjot Pemkab Bonbana, hal tersebut terlihat saat Pihak pemkab Bombana melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Tinggi di Kantor Bupati Bombana Baru Baru ini (6/3).

Pertemuan yang dihadiri Bupati Bombana yang di dampingi Sekda Bombana dengan Pengacara Negara dari Pihak Kejati Sultra di antaranya Haekal, SH, Amir, SH selaku Pengacara Negara, pertemuan tersebut dihadiri pula Unsur Kepala SKPD dan bendahara Lingkup Pemkab Bombana.

Dalam sambutannya Bupati Bombana H. Tafdil mengatakan kerjasama ini merupakan sesuatu yang memiliki makna luas, bukan hanya menjalin hubungan kerja dalam penegakan supremasi hukum, namun hal pertemuan tersebut juga tidak terlepas dari kinerja pemerintah saat ini namun kinerja pemerintah yang akan datang yang saling memiliki keterkaitan.

” Dalam posisinya selaku pengacara negara, banyak hal yang harus kita pahami karena sangat berkaitan erat dengan kebijakan yang akan ditempuh pihak pemerintah daerah ” kata H. Tafdil.

Lebih lanjut, Bupati Bombana ini menjelaskan sistem keterbukaan dan transparansi yang diterapkan aparat penegak hukum negara begitu membuka ruang untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, hal tersebut pungkas H. Tafdil harus di manfaatkan sebaik baiknya oleh pemerintah daerah, terlebih lagi banyaknya ruang yang diberikan untuk memperbaiki jika ada suatu kekeliruan yang terjadi sehingga itu, menurut Ketua DPD PAN Bombana ini mengingkan kesempatan yang ada harus dimasimalkan sebaik mungkin.

” Pembinaan seperti ini yang perlu kita lakukan sehingga tercipta harmonisasi antara pihak pemerintah daerah dengan pihak penegak hukum ” kata H. Tafdil.

Sementara itu. Amir, SH mengurai pengacara negara merupakan bagian dari sistem aparatur penegak hukum yang keberadaannya sudah di atur dalam undang – undang, Dimana kata Amir, SH tugas dan fungsi pengacara negara bisa memberikan bantuan hukum kepada pemerintah jika hal tersebut di butuhkan.

” Jika pihak pemkab memiliki masalah hukum, seperti gugatan pihak lain atas kebijakan yang diputuskan pemkab kemudian masuk ke ranah hukum, pengacara negara siap memberi bantuan ” kata Amir.

Kehadiran Tim dari Kejaksaan Tinggi Sultra tersebut terbilang menarik, pasalnya jika selama ini selalu menggunakan pakaian Dinas jika menghadiri pertemuan resmi, namun kali ini kehadiran mereka tampak berbeda dengan biasa.

” Perlu kami jelaskan, selain tugas kami selaku pengacara negara yang bisa memberi bantuan hukum, kami juga bisa selaku jaksa penuntut dalam suatu kasus, hal itu yang membedakan sehingga kami hadir tidak menggunakan pakaian jaksa ” terang Amir.

” Kami berharap kerjasama seperti ini harus lebih ditingkatkan, banyak asa manfaat yang perlu bisa kita capai dalam kerjasama ini ” sambungnya.

Komentar