PENEMPATAN HAMRAN TIDAK MELANGGAR ATURAN

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Penyataan pemerhati infrastruktur di bombana Aziar disalah satu Media Cetak yang menyorot kebijakan Bupati Bombana menempatkan pejabat yang pernah menjalani masa hukuman di tanggapi datar Pihak Pemkab melalui Corongnya.

Ditemui Diruang kerjanya Kabag Humas Dan Protokol Setda Bombana Drs. Hasdin Ratta, M. Si menegaskan penempatan seorang pejabat sudah melalui mekanisme yang ditentukan Baperjakat, Bahkan menurutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tidak ada satu aturan pun yang menjelaskan atau melarang seorang pegawai negeri sipil jika ingin menempati suatu jabatan, yang bersangkutan tidak pernah menjalani masa hukuman, selama seorang itu PNS, memiliki kompetensi serta sehat jasmani dan rohani seperti yang terdapat di pasal lima kata Hasdin hal itu di bolehkan.

” secara yuridis tidak ada yang dilanggar,  menempatkan seorang pejabat ada aturannya, jika aturan tersebut dilanggar maka yang terjadi malah sebaliknya secara tidak langsung kita membuat diskriminatif terhadap karier seseorang ” kata Hasdin.

Alasan yang dikemukakan Aziar yang mengatakan Penempatan Hamran di dasari selera bupati dan bukan berdasarkan kompetensi dikatakan hasdin hal tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, apalagi sampai penempatannya bisa mempengaruhi sistem pemerintahan.

” yang benar jika seorang itu masih menjalani masa hukuman malah masih menduduki jabatan, tapi kalau sudah menjalani hukuman lantas di beri jabatan karena dianggap mampu dan memiliki kompetensi apa itu dikatakan mempengaruhi sistem, bahkan selama ini mereka sudah memperlihatkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya ” kata Hasdin.  

Menyinggung Posisi baru Hamran di Unit Layanan Pengadaan ( ULP ), Mantan Ajudan Bupati Buton ini menerangkan hal tersebut tidak perlu di perbedatkan, hasdin menuturkan posisi hamran saat ini tidak serta merta hanya ditunjuk menduduki posisi tersebut, namun tegas Hasdin penempatannya sudah melakukan mekanisme yang sudah sesuai aturan.

” kita jangan melihat satu sisi kehidupan orang lain karena belun tentu orang tersebut tidak bisa berubah kearah yang lebih baik, mari kita beri kesempatan untuk menjalankan tugasnya, baik itu LSM, rekan rekan Media dan para aktivis pemerhati pembangunan mari kita bersama sama melakukan pengawasan atas kinerja mereka ” kata Hasdin.  

Seperti yang diberitakan beberp media cetak, posisi Hamran yang di beri kepercayaan memimpin ULP Bombana disempat disorot, bukan hanya itu, bahkan Makmur, Hasanuddin, Andi Baso dan La Ifa yang dulu masing masing mereka pernah menjalani hukuman sebagai narapidana yang kini mendapat jabatan tidak lepas pula dari sorotan yang mengatasnamakan pemerhati infrastruktur.  

” jangankan mereka yang disebutkan pernah menjalani masa hukuman,  yang tidak pernah pun kinerjanya dalan pantauan Bupati, Wakil dan Sekda termasuk saya sendiri, jika tidak mampu bukan barang mustahil jabatan yang diemban akan di copot ” tukas Hasdin.

” selama penempatan seorang itu untuk menduduki jabatan tidak melanggar aturan dan sesuai mekanisme, maka hal tersebut tidak perlu diperdebatkan karena tidak melanggar konstitusi yang berlaku di negara ini ” tambahnya

Komentar