PENERBITAN IZIN AKAN DILAKUKAN SATU PINTU

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Rumbia. Bupati Bombana H. Tafdil, SE, MM kembali menegaskan keseluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( SKPD ) Pemkab Bombana agar tetap selalu berkoordinasi sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lebih optimal, penegasan yang dilontarkan orang nomor satu di pemerintahan Bombana  saat memimpin rapat Koordinasi siang tadi yang di hadiri Wakil Bupati, Sekda Bombana beserta Seluruh Kepala SKPD siang tadi di kantor Sekretariat Daerah.
Dirinya mencontohkan,  adanya kebijakan pemerintahan pusat yang menginginkan proses perizinan baik di tingkatan pusat sampai di daerah di proses secara satu atap secara otomatis akan membawa dampak perubahan drastis ditingkat daerah terlebih lagi pelimpahan kewenangan yang biasa di keluarkan satu dinas kini di alihkan keinstansi yang ditunjuk menangani hal tersebut, secara otomatis pula akan membawa perubahan dari segi pengambilan kebijakan penandatangan terbitnya izin tersebut.
” Makanya di perlukan koordinasi yang baik antar SKPD sehingga hal ini tidak menjadi bisa berjalan dengan baik “kata Bupati Bombana.
Tapi kata Ketua DPD PAN Bombana ini,  penerbitan ijin tersebut tidak serta merta dengan mudah di keluarkan oleh Kantor Perizinan yang didelegasikan untuk menerbitkan segala jenis izin di bombana, karena tentunya banyak hal  yang di butuhkan rekomendasi dari dinas terkait layak atau tidaknya izin tersebut dikeluarkan.
” Saya contohkan pengurusan IMB secara otomatis di perlukan rekomendasi dari dinas terkait dulu apakah layak atau tidak diberikan izin, artinya jika tidak layak ya otomatis Perizinan juga tidak boleh mengeluarkan ijin ” kata H. Tafdil yang diamini Wakil Bupati Bupati Bombana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Burhanuddin A HS NOY, SE. M.Si menyikapi hal tersebut mengatakan dinas atau instansi terkait secara langsung akan tetap memiliki peran yang cukup penting, sebab sebelum izin di terbitkan oleh Kantor Perizinan secara otomatis di perlukan rekomendasi terlebih dulu dari diri dinas.
” Jadi tetap memiliki kaitan yang cukup erat, sebab kantor perizinan tidak serta merta mengeluarkan izin jika tidak ada rekomendasi dari dinas yang sudah melalui kajian dan rekomendasi itu ditandatangani kepala SKPD ” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *