PENGELOLAAN PBB KINI TANGGUNG JAWAB DAERAH

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun ini sedikitnya membawa angin segar bagi kesinambungan pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Pasalnya hal ini akan lebih merangsang Pemerintah Daerah untuk  memperoleh objek pajak baru yang selama ini belum tersentuh.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana yang ditemui pekan lalu menuturkan, dengan adanya pengalihan pengelolaan pajak ke daerah, maka dengan sendiri pemerintah daerah berhak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pajak karena rentang kendali mengenai pajak selama ini masih sangat menyulitkan pihak pemerintah daerah.

” Kita bersyukur pada tahun ini PBB yang di pungut oleh daerah tidak lagi di atur oleh pemerintah pusat ” terang Drs. Man Arfa, M. Si.

Walau demikian, menurutnya  dengan pengalihan tersebut, dengan sendirinya pula kata Man Arfa hal ini akan memberikan tanggung jawab yang begitu besar bagi pemkab, pasalnya selain pemerintah daerah di tuntut untuk memperoleh pemasukan bagi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari objek pajak baru, hal ini juga harus dibarengi dengan profesionalisme para aparatur pemungut pajak dengan memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

” kami saat ini sementara menyiapkan seluruh aspek pendukungnya, namun secara keseluruhan Pemkab Bombana siap untuk melaksanakan kewajiban pengalihan ini ” papar Man Arfa.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana Ir. Hj. Masyhura mengungkapkan peralihan pajak ini merupakan pola pikir pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi Desentralistik sehingga hal ini perlu di tindak lanjuti secara serius.

” Ini merupakan langkah yang bagus yang perlu di matangkan sebaik mungkin, karena daerah bisa mengaktualisasikan diri dalam melakukan pungutan pajak sebagai PAD tanpa harus melanggar aturan yang ada ” terang Hj. Masyhura.

Lebih lanjut, Hj. Masyhura menekankan agar pengalihan kewenagan ini secepatnya di sosialisasikan ke aparatur pemerintah yang berada di kecamatan, kelurahn dan desa, karena hal tersebut akan lebih mempermudah dalam koordinasi ketika pemungutan pajak ini dilaksanakan.

” kita harus sosialisasikan dalam waktu dekat ini karena mereka merupakan ujung tombak pungutan di lapangan ” terangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *