PENGELOLAAN PBB – P2 DIALIHKAN KE DAERAH

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ket. Gambar : Bupati Bombana saat memberikan pengarahan saat sosialisasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Gedung Dekranasda. ( Foto : Hery ).

Rumbia. Rencana pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari pusat ke daerah tahun 2014 mendatang membuat Bupati Bombana H. Tafdil,SE,MM merasa optimis hal tersebut akan membawa dampak positif bagi pekembangan bombana dalam menata infrastruktur pembangunan.

H. Tafdil menuturkan pada prinsipnya daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat mau tidak mau harus selalu siap dalam mengsukseskan apa yang telah diagendakan pemerintah pusat, hal itu tidak terkecuali mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pajak, sehingga sedari sekarang sumber daya yang dimiliki oleh daerah haruslah cakap dan memahami apa yang menjadi tugasnya, terlebih lagi potensi objek pajak yang dimiliki Kabupaten Bombana cukup besar.

“Pengalihan kewenangan ini akan sangat menguntungkan daerah, karena sistem bagi hasil pajak antara pusat dan daerah sudah tidak terjadi lagi “kata H. Tafdil saat membuka Sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah terkait tata cara penagihan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) di gedung Dekranasda Kemarin (25/3) yang di hadiri Camat, Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Bombana.

Lebih lanjut, H. Tafdil mengurai dirinya sedikit menyesalkan pengalihan pajak tersebut baru bisa terealisasi pada tahun 201, pasalnya dari potensi pajak yang ada di Bombana sesuai data saat ini yang masih data tiga tahun lalu berjumlah 36 ribu dengan taksiran pendapatan pajak diperkirakan mencapai 1,5 Milyar.

” sebenarnya saya ingin tahun ini pengalihan pengelolaan pajak sudah kita laksanakan, tapi dengan adanya sedikit persyaratan yang belum terpenuhi, maka. Nanti tahun depan baru bisa kita laksanakan ” terangnya.

Seperti yang diketahui, untuk tahun 2012 ini raihan pajak yang diperoleh Pemkab Bombana sebesar 800 juta melebih dari target yang ditentukan pemerintah pusat, sehingga diperlukan pemutakhiran data ulang karena diperkirakan potensi peroleh pajak di bombana bisa mencapai 3 milyar rupiah.

” Saya ingin kegiatan ini di ikuti dengan seksama agar kita bisa pahami apa yang menjadi substansi dari tata cara peningkatan pajak daerah ” kata H. Tafdil.

” Tahun ini juga kita sudah mengirim beberapa orang untuk belajar mengenai perpajakan yang nantinya  mereka akan menilai objek pajak dan melakukan penyesuaian ” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *