PERHUBUNGAN LAUT TERTIBKAN DOKUMEN KAPAL

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kabaena,  Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )  khususnya di bidang laut kini semakin digalakkan dengan melakukan pemeriksaan izin kapal ( Pas Kecil ), hal tersebut di katakan H. Muh. Yusuf Lara, MM saat di temui di kabaena (30/6) baru – baru ini.  

Kepala Bidang Perhubungan Drs. H. Muh. Yusuf Lara mengatakan penertiban dokumen Kapal laut di kabupaten bombana  berdasarkan perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang penerbitan kebangsaan Kapal ( pas Kapal ), pasalnya menurutnya di bombana masih banyak terdapat kapal baik itu kapal penumpang dan nelayan memiliki Dokumen yang telah kadaluarsa bahkan ada juga yang belum memiliki sama sekali.  

” kita akan menertibkan dokumennya sehingga dalam melakukan aktivitas di laut tidak mengalami kendala, hal ini juga merupakan salah satu cara untuk meraih target PAD kita” kata H. Muh. Yunus.  

lanjut dikatakan, untuk pembuatan Dokumen bagi Kapal yang belum memiliki dokumen sah harus melampirkan surat keterangan dari aparat pemerintah setempat dan pengukuran kapal, sedangkan untuk kapal yang dokumennya telah memasuki masa kadaluarsa cukup membawa dokumen yang ada untuk diperpanjang.  

” kapal yang harus memiliki dokumen adalah kapal yang memiliki mesin dan biayanya sesuai dengan GT 6 kebawah  dan GT 7 masing- masing kapal ( ukuran dan perkiraan jumlah muatan )” ujar H. Muh. Yusuf  

Dikatakan pula oleh Mantan Pegawai di Perhubungan Bone ini  bahwa pemeriksaan ini sudah di koordinasikan dengan beberapa instansi terkait termasuk polair dan akan di lakukan selama 3 hari ( 30 juni – 2 juli ).jika kapal tidak memiliki dokumen maka akan ada sangsi yang akan diterima oleh masing – masing pemilik kapal sesuai undang – undang.  

” usai pemeriksaan ini, kami juga akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan patroli di laut untuk melakukan pemeriksaan dokumen, untuk pemeriksaannya sendiri bagi kapal tidak hanya yang berasal dari bombana, namun berlaku juga bagi kapal luar swlama melintas di perairan bombana, karena dokumen ini berlaku nasional ” tambah H. Muh. Yunus didampingi Kepala Seksi kepelabuhanan A. Rusman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *