PULUHAN PERUSAHAAN TAMBANG BELUM LUNASI LANRENDT

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Puluhan perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) di bombana diketahui sejak tahun 2008 hingga akhir tahun 2012 ternyata belum meyelesaikan kewajiban mereka membayar Lanrendt ke kas negara yang memyebabkan bagi hasil dari jumlah landrent yang harus diterima pemerintah dserah Kabupaten Bombana sebesar 64 persen belum bisa diterima.  

Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben Kab. Bombana Sahrun, ST  saat ditemui author website pemda mengatakan dari delapan puluh enam perusahaan yang sudsh memperoleh IUP baru sekitar empat perusahaan yang sudah menyelesaikan iuran Landrent, dirinya mengaku tidak habis pikir apa yang menjadi alasan para pemegang IUP  tersebut masih enggan menyelesaikan kewajiban mereka, pasalnya menurut sahrun seluruh perusahaan yang belum membayar Landrent ke kas negara Distamben sudah menyurati mereka sebanyak dua kali.  

” kita masih akan terus mengkaji apa yang menjadi penyebab hal ini,rencananyaxkami akan menyurati mereka kembali ” kata Sahrun.  

Menurut Sahrun, secara keseluruhan dari data yang sudah di kalkulasi, total landrent yang terdiri dari iuran produksi sebesar 4 dollar perhektar dan 2 dollar perhektar untuk eksplorasi secara keseluruhan 8.452.273.324 rupiah seharusnya sudah masuk di kas negara, dimana kata sahrun dari total keseluruhan tersebut pemkab bombana semestinya memperoleh 64 persen atau sekitar 5.345.455.324 rupiah, namun hal tersebut urung diperoleh sebab masih banyak perusahaan yang sudah memegang IUP masih enggan membayar tanpa ada alasanxp yang jelas.  

Sahrun pun menambahkan jika pihak pemerintah daerah sudah menyurati sebanyak tiga kali dan pihsk perusahaan masih belum mengindahkan dan belum mempunyai itikad baik menyelesaikan kewajibannya, kata Sahrun  pihak pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan melakukan pemberhentian sementara aktivitas perusahaan tersebut.  

” berdasarkan undang undang kita memiliki kewenangan untuk memberhentikan bahkan mencabut ijin mereka jika mereka tidak menyelesaikan kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab mereka ” tegasnya.  

Dari penuturan Sahrun diketahui dari delapan puluh enam perusahaan yang sudah memperoleh IUP, baru empat peruasahaan yang menyelesaikan iuran lanrendt mereka ke kas negara diantaranya Teconindo, Telenta Bina Persada, Dian Anugrah Persada dan Cakrawala Bumi Asri Timur, sedangkan perusahaan lainnya hingga saat ini belum menyelesaikan tanpa ada alasan yang jelas.  

” kami akan terus mengupayakan cara agar perusahaan ini mau menyelesaikan kewajibannya sebagai bentuk PAD untuk kabupaten bombana, namun semua itu tetap berdasarkan undang undang dan peraturan yang berlaku ” imbuh Sahrun.  

Disamping itu, sahrun menuturkan hingga tahun ini pula pemerintah daerah sudah memperoleh royalti yang bersumber dari pertambangan sebesar 22 milyar yang langsung di masukkan ke kas daerah, yang mana menurut sahrun dana royalti tersebut diperoleh dari aktivitas yang pertambangan yang sudah dilakukan beberaps perusahaan di bombana antara lain, PLM. PT.Billy, AHB, PT. Tiram dan PT. Trias.  

” datanya sudah kami serahkan ke BPKAD, silahkan klarifikasi disana ” lanjutnya.

Komentar