PUSAT ALIHKAN PENGELOLAAN PBB P2 KE DAERAH

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia, Secara bertahap pihak kementerian dalam negeri yang bekerjasama dengan kementerian keuangan akan melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten dan kota diseluruh wilayah indonesia untuk menjelaskan pengalihan pajak yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, kini di limpahkan ke daerah untuk dikelolah secara maksimal sesuai undang undang No 28 Tahun 2009.  

Syamsuddin Fahri salah seorang staf dari kementerian keuangan menjelaskan bahwa sosialisasi pelimpahan kewenangan terkait regulasi pajak pusat ke daerah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. ” pengalihan pajak ini sudah melalui tahap dan proses yang cukup panjang yang mana sudah disetujui dengan terbitnya peraturan menteri ” ujar fahri.  

Lanjut, fahri menguraikan bahwa Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan perkotaan( PBB P2)  ini akan memberikan keuntungan bagi kabupaten, pasalnya kabupaten dan kota di beri kewenangan untuk mengatur jumlah penetapan pajaknya sendiri, sehingga bisa di sesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah itu sendiri.  

” pemerintah sudah melakukan launcing PBB P2 di surabaya pada desember 2010 lalu yang di hadiri beberapa Bupati dan Walikota, namun tim kami turun untuk mengsosialisasikan program ini karena masih banyak keraguan terkait pengalihan pajak ini di daerah ”  ungkap fahri.  

Sementara itu, Bupati Bombana yang hadiri pada Sosialisasi tersebut mengatakan bahwa penjelasan tentang pengalihan PBB P2 ke daerah adalah konsekuensi amanah undang undang yang harus dilaksanakan.  

H. Tafdil menambahkan, khusus di bombana setelah kewenangan pengalihan ini, secara otomatis pemda sendiri yang akan mengatur Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ), sehingga kata H. Tafdil perhitungan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah akan disesuai kondisi di bombana.  

” PBB memiliki nilai yang sangat luar biasa, karena dari pajak ini kita bisa membangun dan menata daerah kita ”  kata H. Tafdil.  

Namun, untuk di kabupaten Bombana Kata Bupati ke 5 bKab. Bombana ini, masih akan menemui beberapa kendala, pasalnya belum adanya perda yang mengatur tentang penetapan pajak secara keseluruhan, sehingga hal ini harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak utamanya DPRD Bombana.  

” ini merupakan tantangan, jangan sampai setelah ada pelimpahan kewenangan pajak dari pusat ke daerah nilainya menjadi lebih kecil di bandingkan sebelum adanya pelimpahan ini ” ujar H. Tafdil.  

Ketua DPD PAN Bombana ini juga mengharapkan kepada seluruh camat dan Kepala Desa ynag hadir pada sosialisasi tersebut, untuk mengikuti dan menyimak sosialisasi ini, sebab camat dan kepala desa yang memiliki peran yang sangat penting untuk mengsosialisasi program ini ke daerah masing masing. ” tolong di simak dan dicermati baik baik, jika ada yang belum di pahami tolong di tanyakan aehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat ” harap H. Tafdil.  

Pada Sosialisasi tersebut, selain di hadiri Bapati Bombana H. Tafdil, dan pihak kementerian Dalam negeri yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan RI, kegiatan sosialisasi PBB P2 ini  pula di hadiri jajaran eselon II setda Bombana dan camat serta kepala desa se bombana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *