RAKOR KEPEGAWAIAN NILAI TINGKAT KEDISPLINAN PNS RENDAH

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil menjadi fokus utama pada Rapat Koordinasi Pemerintahan menyangkut Kepegawaian yang dilaksanakan kemarin siang di kantor Bupati Bombana.

Sekda Bombana H. Burhanuddin A.HS Noy,SE.M.Si yang memimpin Rakor Kepegawaian yang di hadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengurai seharusnya rakor pemerintahan yang menyangkut masalah kepegawaian dilaksanakan pada bulan januari lalu yang memfokuskan pada koreksi secara keseluruhan kinerja PNS terutama menyangkut tingkat kedisiplinan yang dinilai belum maksimal.

” Kita harus akui tingkat kedisiplinan PNS kita satu tahun terakhir ini masih sangat jauh dari apa yang kita harapakan ” kata Sekda Bombana.

Banyaknya variabel yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat kedisipinan PNS menurut pembina pegawai ini menjadi tanggung jawab masing-masing kepala SKPD untuk selalu mengingatkan staf agar memahami tugasnya selaku abdi masyarakat.

” Kita inginkan PNS ini bukan dilayani tapi melayani masyarakat ” kata H. Burhanuddin.

Salah satu kebijakan spektakuler dalam meningkatkan kinerja PNS tambah sekda Bombana, dengan pemberian Tunjangan Perbaikan penghasilan ( TPP),Pasalnya dari sekian banyak daerah yang ada di Sultra, bombana merupakan salah satu daerah yang sangat memperhatikan tingkat pendapatan PNS, namun lagi-lagi mantan Kepala Dinas Perhubungan Sultra menekankan agar hal ini harus menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.

” Kebijakan yang ditempuh saat ini oleh Pimpinan Daerah dengan menerapkan TPP harus disambut dengan peningkatan kinerja dan memahami secara luas tupoksi masing-masing ” ungkapnya.

Ada hal menarik dalam rapat yang dilaksanakan Badana Kepegawaian Daerah tersebut, H. Burhanuddin yang baru dilantik okteber 2014 lalu mengungkapkan sejak dirinya dilantik dan mengamati proses pemerintahan yang sudah berjalan mengaku ada hal yang keliru mengenai proses administrasi perkantoran salah satu yang pernah ditemukannya ada seorang Kepala Desa yang langsung menyurat ke Bupati.

” Seharusnya kemanismenya berjenjang, jika Kepala Desa Ingin menyampaikan sesuatu ke Bupati atau Wakil Bupati, seharusnya sesuai tata naskah dinas menyurat dulu ke Camat, kemudian Camat meneruskan Ke Sekda dan sekda yang menyampaikan ke pimpinan ” Kata H.Burhanuddin

” Ini hal sepele tapi jangan di pandang enteng masalah ini karena konsekuensinya tetap melanggar aturan ” tambahnya.

Percakapan Obrolan Berakhir
Komentar