SANKSI PEMECATAN MENANTI PNS MALAS

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Pegawai Negeri sipil ( PNS ) Lingkup Pemkab Bombana yang sangat jarang melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat mulai saat ini haruslah berhati – hati, pasalnya hukuman yang sifatnya  Berat maupun sedang akan diterapkan pihak pemerintah melalui sidang kode etik PNS yang mulai digelar kemarin siang (22/9) di Kantor Bupati Bombana.

Kabag Humas dan Protokol Setda Bombana Drs. Hasdin Ratta, M. Si dalam keterangannya baru-baru ini mengatakan sanksi yang akan dijatuhkan bagi para Pegawai yang saat ini terdeteksi jarang masuk kantor memang sudah sewajarnya, apalagi berdasarkan data yang ditemukan terangnya, ada yang statusnya sebagai PNS sudah melebihi batas toleransi berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 yang mengatur kedisplinan Pegawai Negeri Sipil.

“ sebenarnya hal ini bukan hal baru karena sanksi ini di atur dalam aturan kepegawaian, pihak Pemkab hanya mencoba menerapkan aturan yagn sebenarnya agar para PNS tidak seenaknya melanggar aturan “ papar Hasdin.

Hukuman yang sifatnya sedang lanjut mantan Kabag Pembangunan Setda Bombana ini antara lain penundaan Gaji berkala bahkan sampai penurunan pangkat setingkat lebih rendah bagi para PNS, namun hal itu dilakukan jika PNS sudah melalui beberapa tahapan baik itu teguran lisan maupun terguran tertulis.

“ tapi perlu di ingat, jika semua tahapan sudah dilaksanakan maka pihak pemkab tidak akan segan – segan memberikan hukuman “  Kata Hasdin.

Saat ditanyai berapa jumlah Pegawai yang masuk daftar dalam sidang kode etik, alumnus STPDN ini enggan merinci lebih jauh, namun katanya bagi PNS yang telah melebihi 46 hari kerja selama setahun meninggalkan tugas tanpa keterangan dan sudah mendapat teguran maka yang bersangkutan bersiap – siap untuk mengikuti sidang tersebut.

“ bagi PNS hukum berat juga akan ditimpakan bagi mereka berupa pemecatan sebagai Abdi Negara apabila yang bersangkutan sudah tidak ingin lagi di bina dan  hal ini juga berlaku bagi Tenaga Honorer apabila yang bersangkutan melanggar kontrak kerja yang sudah di sepakati bersama  “ kata hasdin Ratta.

“ sidang kode etik ini bertujuan semata – mata hanya ingin membuat aparatur pemerintah yang sudah di gaji oleh Negara agar menyadari apa yang menjadi kewajibannya sebagai abdi negara “ tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *