SEKDA BOMBANA FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia, Pertemuan yang prakarsai oleh pemkab Bombana terkait Peliknya persoalan hak atas tanah yang masuk area  Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) PT. Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka yang di klaim oleh dua kubu ahli waris membuat Pemerintah Daerah mengambil inisiatif menengahi masalah tersebut.  

Sekda Bombana Dr. Ir. H. Rustam Supendy, M. Si siang tadi (11/7) mengundang pihak PT. Panca Logam Makmur dengan para kubu peearis yang bersengketa untuk membahas kepemilikan tersebut di ruang Rapat Bupati, pertemuan tersebu selain dihari Diirektur PT. Panca Logam Makmur Suhandayo, nampak pula Wakapolres Bombana, Kadis Kehutanan, Kabag Humas, Rekson S Limba, Arif Manente, namun sangat di sayangkan salah satu pihak yang sejak 4 tahun lalu  memperebutkan tanah tersebut  tidak menghadiri undangan tersebut.  

” kemarin, pihak dari Latif Haba cs sudah bertemu dengan saya dan dia sendiri sudah mengatakan bahwa tidak akan datang memenuhi undangan pertemuan ini ” kata Dr. Ir. H. Rustam.  

Lebih lanjut dengan tegas di katakan mantan asisten III setda bombana ini, bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepentingan apapun atas persoalan yang sedang terjadi antara dua kelompok ahli waris tanah tersebut, namun kata H. Rustam hanya  Pemkab berkewajiban untuk mencari solusi dan jalan terbaik agar masalah ini tidak berlarut – larut.  

” saya meminta kepada semua pihak agar keterlibatan pemkab dalam hal ini jangan di salah tafsirkan, kami hanya ingin mencari solusi yang baik, namun perlu saya jelaskan bahwa kedatangan latif haba kepada saya kemarin, tegas dia katakan bahwa masalah ini, dirinya akan tetap menempuh jalur pengadilan perdata ” Tukas H. Rustam.  

Dilain Pihak,Arif Manente salah satu tokoh masyarakat ahli waris dari kelompok Rekson cs sangat menyanyangkan ketidak hadiran Latif Haba, Pasalnya kata Arif, upaya pemkab bombana untuk memediasi masalah yang sudah berlarut larut ini perlu mendapat respon yang positif dari semua pihak, pihak pemda selaku pemerintah hanya menginginkan masalah ini segera terselesaikan.

” saya heran kenapa masih ada orang yang tidak menghargai niat baik pemda bombana, perlu kita sadari Bupati, Wakil Bupati serta Sekda tidak menginginkan apapun dari hak waris ini, ini seolah olah sudah tidak menghargai lagi kewibawaan pemerintah ” kata Arif Manente.  

Untuk diketahui, munculnya masalah yang melibatakan kedua belah pihak antara kelompok Latif Haba Cs dan kelompok Rekson Cs sudah terjadi selama 4 tahun, menurut salah seorang sumber bahwa masalah ini di sebabkan adanya lokasi lahan yang di klaim oleh pihak latif haba sebagai hak milik dan  mendapatkan kompensasi dari pihak Panca Logam  sebagai mitra, sedangkan dari pihak Rekson sendiri  merasa bahwa lahan yang di klaim oleh Latif Haba adalah kepunyaan mereka berdasarkan peta yang mereka telah sepakati.

Sementara itu Direktur Utama Panca Logam Makmur Suhandoyo mengatakan bahwa dirinya sangat menyambut baik niat pemda bombana, namun suhandoyo turut pula menyanyangkan pihak Latif Haba selaku mitra mereka tidak berkeinginan datang ke pertemuan ini.

” saya pikir masalah ini tidak akan selesai dengan cara baik baik jika Latif Haba Cs tidak mau bertemu membicarakan masalah ini, jujur kami pun dari pihak panca logam selaku mitra merasa tersingung dengan tindakan latif haba karena ini sudah undangan ke 3 kalinya” kata Suhandoyo.

Ditambah pula  penerus tommy jingga memimpin panca logam ini, bahwa secara administratif, PT. Panca Logam sudah mengatur hal ini dengan pewaris, namun dirinya masih merasa heran karena dianggap diskriminatif terhadap satu pihak.   ” regulasinya sudah kami buat sebaik mungkin, jika kami masih di anggap berpihak pada satu kelompok, silahkan tunjukkan kepada kami ” ujar Suhandoyo.  

Hasil dari pertemuan tersebut Tim verifikasi yang telah dibentuk oleh pemerintah bombana dalam waktu dekat ini secara bersama sama akan melakukan verifikasi lahan yang disengketakan oleh kedua belah pihak ahli waris.

” pihak panca logam juga akan menunda sementara waktu pembayaran kompensasi sampai ada titik terang dari masalah ini, namun harus disertai surat resmi dari pihak yang merasa dirugikan (rekson ) agar pihak panca logam mempunyai dasar hukum menghentikan sementara pembayaran tersebut ” tukas H. Rustam Supendy.

Komentar