SEKDA BOMBANA TEGASKAN PENTINGNYA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Ket. Gambar : Sekda Bombana Dr. Ir. H. Rustam Supendy,M.Si memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan. ( foto : Herry ).

Rumbia. Keseriusan Pemerintah Daerah menata pengelolaan keuangan daerah agar lepas dari opini disclaimer yang selama ini disandang atas hasil pemeriksaaan yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) serta untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa dirasakan  dari intensnya rapat koordinasi pemerintahan dilaksanakan.    

Sama seperti yang terjadi pagi tadi( 31/1), Rapat Koordinasi pemerintahan yang di pimpin Sekda Bombana kembali digelar diruang rapat bupati yang di hadiri hampir seluruh SKPD, namun Dr. Ir.H. Rustam Supendy, M. Si sempat menyesalkan ketidakhadiran beberapa kepala SKPD yang tidak menghadiri rapat tersebut tanpa penjelasan dan hanya memerintahkan stafnya menghadiri rapat rersebut. pasalnya banyak hal yang harus dibahas untuk mensinkronisasikan sistem pemerintahan.  

” tolong catat semua kepala SKPD yang tidak hadir hari ini tanpa keterangan agar dimasukkan dalam notulen rapat dan dilaporkan ke Pak Bupati ” kata Sekda bombana memerintahkan kesalah satu staf humas yang bertindak selaku notulen rapat.  

Dr.H. Rustam menegaskan rapat koordinasi yang dilaksanakan pihak pemerintah daerah semata mata untuk mematangkan koordinasi antar SKPD,Camat dan  Kelurahan terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2012, menurutnya jika pemeriksaan dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah maka status yang akan di keluarkan bukan hanya berdasarkan dari hasil pemeriksaan satu instansi terkait, namun status tersebut berdasarkan  hasil pemeriksaan seluruh instansi yang ada, baik itu SKPD, Kecamatan maupun Kelurahan 

” harus dipahami jika masih ada satu instansi yang bermasalah terkait pelaporan keuangannya ketika BPK melakukan pemeriksaan maka hal itu akan mempengaruhi hasil akhir pemeriksaan, dan saya yakin apa yang di inginkan pak bupati predikat WTP tidak akan bisa kita wujudkan, olehnya saya inginkan semua pihak baik kepala SKPD, Camat dan Lurah menjadikan ini sebagai perhatian dan jangan memandang enteng rapat koordinasi seperti ini” tegas Dr. H. Rustam Supendy.  

Lebih lanjut, Sekda ke dua Kabupaten Bombana dalam rapat tersebut menekankan kepada seluruh instansi untuk serius menyikapi dan mendukung program bupati dan wakil bupati untuk melepaskan status disclaimer pemkab. bombana dengan menyelesaikan setiap pelaporan penggunaan anggaran 2012 dan Pelaporan aset daerah di BPKAD.  

” kita ini satu sistem, jika masih ada yang belum rampung jelas akan mempengaruhi yang lainnya ” Kata Dr. H. Rustam.

Dari penelusuran Author website pemda, ketidak hadiran beberapa kepala SKPD saat rapat tersebut terlaksana ternyata bukan tanpa alasan, dari beberapa kadis yang sempat di konfirmasi seperti Kepala Bappeda, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala BLH, Kadis Nakertrans, Kepala Badan Kasbang,Kadis Kesehatan masing masing melaksanakan tugas luar daerah yang sudah memperoleh ijin dari pimpinan, sementara Kasatpol PP,BPMP, Kadis Perhubungan, Kadis Kehutanan  tidak sempat menghadir rapa sekelas rapat koordinasi pemerintahan tanpa alasan yang jelas namun masih mengirim staf untuk menghadiri rapat tersebut.  

” saya harap jika keluar daerah atau sedang ada kegiatan lain sehingga tidak menghadiri rapat koordinasi sehingga mengirim staf seharusnya memberi tahu pimpinan agar kami juga punya laporan ke pak bupati atas alasan ketidak hadirannya ” tambah Sekda bombana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *