SEKDA HARAP 26 RAPERDA DI SAHKAN MENJADI PERDA

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Semakin tingginya tantangan kedepan dalam membangun dan menata Kabupaten Bombana, apalagi masih banyaknya sumber PAD yang hingga saat ini belum bisa di manfaatkan secara maksimal karena kurangnya dasar hukum yang jelas menjadi pekerjaan rumah tersendiri pihak pemerintah daerah.

Demikian dikatakan Sekda Bombana Dr. Ir. H. Rustam Supendy, M. Si  kala membacakan pidato jawaban Bupati Bombana terhadap 26 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna kemarin (17/10)  di Gedung DPRD Kab. Bombana.  

Pengajuan Raperda tersebut Kata H. Rustam tidak lain untuk menghindarkan pemerintah dalam belitan persoalan hukum  dalam memungut retribusi pada masyarakat, sehingga kata mantan Kadis Kehutanan ini, jika Raperda tersebut disetujui maka hal ini bisa menjadi payung hukum bagi Pemerintah dalam menerapkan regulasi sistem yang ada.  

” sebenarnya dari 26 perda ini sudah pernah diajukan sebelumnya, namun belum disetujui karena tidak sepahamnya antara pihak legislatif dan eksekutif waktu itu ” ujarnya.  

Untuk diketahui, beberapa saat lalu, pihak Pemerintah Daerah sudah mengajukan 26 Raperda ke pihak  DPRD untuk di bahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, adapun raperda tersebut diantaranya Raperda Pemakaman, Raperda Retribusi Tempat Minuman Beralkohol, Rapet Kesehatan dan Raperda Corak Khas Moronene, Namun hinga saat ini satupun Raperda Tersebut belum ditetapkan karena masih dalam tahap pembahasan.    

Usai membacakan pidato Bupati Bombana pada sidang Paripurna yang dihadiri anggota DPRD dan Pimpinan SKPD, Sekda Bombana menyerahkan pidato tersebut kepada Ketua DPRD Kab. Bombana Andhy Ardian, SH untuk selanjutnya di bahas oleh pihak legislatif. H. Rustam berharsp agar Raperda tersebut sesegera mungkin untuk di bahas dan bisa diselesaikam dengan baik, apalagi menurutnya para kepala dinas yang berkompeten sudad siap untuk memberikan penjelasan.  

” saya meminta kepada para kepala SKPD untuk fokus pada pembahasan ini, jangan dulu banyak keluar daerah mencari dana karena dalam daerah sendiri masih banyak sumber PAD yang perlu di gali, kita fokus ke pembahasan raperda yang akan kita gunakan sebagai payung hukum ” terang Doktoral lulusan Universitas Brawijaya Malang ini.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *