SEKDA : PNS HARUS PAHAMI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Sekda Bombana Dr. Ir. H. Rustam Supendy, M. Si benar – benar tidak habis pikir atas ulah sebagian Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup Sekretariat Daerah yang di duga selama ini malas masuk kantor, kekesalan tersebut di ungkapkan Pembina PNS se Bombana saat melakukan pertemuan dengan PNS di ruang rapat bupati baru – baru ini.

H. Rustam Supendy menuturkan selaku pegawai negeri sipil yang nota bene gajinya ditanggung dengan menggunakan uang rakyat, selayaknya sudah harus berpegang teguh pada kedisiplinan yang merupakan patokan dasar bagi PNS selaku Abdi Negara, namun pada kenyataannya papar H. Rustam sebagian PNS masih ada saja yang kurang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya selama ini.

” Seharusnya selaku PNS kesadaran akan tupoksi itu ditanamkan dengan baik, sehingga keefektifan dari pekerjaaan bisa berjalan dengaan baik ” kata H. Rustam.

Diakuinya pula, terkait pegawai Negeri yang malas masuk kantor dirinya sudah menginstruksikan kepada para Asisten untuk memanggil para PNS tersebut untuk di mintai keterangannya, hal tersebut bertujuan kata mantan Kadis Kehutanan Bombana ini agar tidak ada kesan pembedaan yang malas dengan yang rajin.

” Siapa pun dia, jangan menganggap dekat dengan pimpinan hanya se enaknya saja mau masuk kantor, seseorang tidak dilarang masuk kantor, tapi itu harus di sertai keterangan, apakah ijin, sakit atau dinas Luar ” terangnya.

kegelisahan Sekda Bombana cukup beralasan terhadap kurang disiplinnya PNS selama ini , pasalnya dari jumlah data PNS yang berada di lingkup Setda 136 orang senin kemarin yang mengikuti apel pagi tidak lebih dari 80 orang kala dirinya sendiri memimpin apel pagi.

Pertemuan yang juga dihadiri Asisten III dan staf ahli bupati bersama PNS lingkup Setda, selain menyorot kedisiplinan para PNS, Sekda Bombana juga mengharapkan agar bagian organisasi memiliki daftar infentarisir pegawai yang selama ini di kategorikan malas sehingga tidak ada kesan pembedaan yang dilakukan pihak pemkab. Bukan hanya itu, Alumnus Universitas Barawijaya Malang ini menginginkan. Juga agar Kenaikan Gaji Berkala juga menjadi perhatian Bagian Hukum Dan Organisasi, pasalnya selama ini setiap para pegawai jika bukan keinginan pegaawai mengurus hal tersebut, maka dipastikan bagian Hukum dan Organisasi juga tidak menginformasikan ke pegawai yang bersangkutan.

” Seharusnya Bagian hukum dan Organisasi punya data base baik yang ingin naik pangkat dan Mengurus KGB, ” paparnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *