SISTEM BAGI HASIL DKP BELUM BERJALAN OPTIMAL

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia, Peningkatan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) Bombana dalam kurun waktu tahun ini makin digenjot, hal ini pun berlaku bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Bombana yang merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bombana dalam memperoleh PAD.

Kadis Kelautan dan Perikanan Bombana Nurdjaya, S.P saat ditemui diruang kerjanya mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bombana Dinas yang di pimpinannya memiliki berbagai sumber yang menurutnya mampu meningkatkan PAD,” untuk saat ini yang bisa menjadi sumber PAD berasal Dari SIUP ( Surat Izin Usaha Perikanan), Surat Izin Kapal Perikanan dan lainnya, tapi dengan adanya pengadaan yang bersifat kekayaan daerah diharapkan mampu mendatangkan PAD DKP dengan system bagi hasil ” Ujar Nurdjaya.

Di akui pula oleh Kadis Kelautan ini, dari target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah atas DKP yang jumlahnya sekitar 300 juta pencapaian atas jumlah tersebut belum berjalan maksimum, pasalnya hal ini disebabkan belum berjalannya beberapa aset pemerintah yang bisa mendatangkan PAD yang dipihak ketigakan seperti Pabrik Es di Boepinang” kedepannya nanti kami yakin jika pabrik es ini sudah mulai beroperasi, kamu yakin target PAD dinas kami akan terpenuhi, untuk saat ini pabrik es di Boepinang masih dalam dalam tahap pembenahan” ungkapnya.

Dari data yang dihimpun, Dinas Kelautan dan Perikanan Bombana telah bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk pembinaan yang bersifat kelompok, selain Pabrik es di Boepinang, Kursains di rumbia, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mendapat bantuan alat berat untuk penambak dari Kementrian yang bisa di sewakan sehingga hasil dari sewa tersebut bisa menjadi salah satu Sumber PAD.

“ kami yakin, insya allah jika semua telah berjalan secara maksimal, target PADnya bisa tercapai, selama ini banyak anggapan kenapa DKP ini setiap harinya berproduksi keluar, kenapa tidak di tarik sebagai PAD, yang perlu dipahami bahwa dilain pihak ada aturan yang sifatnya dari produsen kita tidak dibolehkan memungut retribusi, hal inilah yang coba kami kaji.” Tutur Nurdjaya, S.P.

Komentar