SK PENGANGKATAN HONORER K1 MILIKI KEANEHAN

SHARE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rumbia. Tanda tanya yang menyelimut lolos tidaknya Honorer K1 Kabupaten Bombana sebanyak 171 orang  di dasari Surat Keputusan yang di tanda tangani Mempan &  RB Azwar Abubakar sedikit demi sedikit mulai terkuak, hal tersebut di ketahui usai Wakil Bupati Bombana Ir. Hj. Masyhura yang di dampingi Sekda Bombana Dr. Ir. H. Rustam Supendy, M.Si melakukan klarifikasi di Kemenpan & RB  di Jakarta beberapa hari lalu.

Wakil Bupati Bombana Ir. Hj. Masyhura dalam pertemuan dengan seluruh Kepala SKPD Kab. Bombana siang tadi (25/1) di ruang rapat Kantor Bupati menuturkan konsultasi dan koordinasi  yang di lakukannya pada tanggal 22 Januari 2014, di dasari adanya beberapa surat yang masuk di Pemkab Bombana yang di antar Salah seorang Anggota DPRD Bombana dan meminta segera di lakukan pertemuan, sehingga untuk memperjelas duduk perkara persoalan Surat tersebut  dirinya bersama Sekda Bombana langsung Menemui beberapa pihak yang berkompeten dan Sekretaris Mempan RB di jakarta.

” Sebenarnya kami ingin bertemu dengan Pak Menteri, namun menurut ajudannya, beliau ( Azwar AbuBakar ) sedang menghadiri pertemuan di Istana Negara sehingga kami hanya sempat bertemu dengan Sekretaris Mempan RB ” terang Hj. Masyhura.

Meski demikian, Hj. Masyhura mengakui  hingga saat ini Pihak Pemkab masih menunggu secara resmi surat dari dua lembaga yang mengurusi masalah kepegawaian, yang menurut informasi kemungkinan dalam waktu dekat ini akan segera di kirim,  pasalnya  yang berhak menyatakan SK tersebut palsu atau asli hanya dua lembaga ( Mempan dan BKN ) tersebut,

” Sekali lagi Saya ingatkan  kami hanya melakukan koordinasi bukan kami yang menentukan apakah surat itu Asli atau Palsu, karena surat itu bukan diserahkan langsung oleh pihak Kementerian kepada kami, tapi melalui  Abadi Makmur,  yang seharusnya sesuai aturan baku kedinasan, apabila ada surat seperti itu, kementerian akan menyurati pemda untuk menerimanya ” papar Hj. Masyhura.

Dari hasil koordinasi di Kemenpan RB, Politisi Wanita PAN Bombana ini mengurai Surat yang masuk ke pemerintah daerah memang memiliki beberapa keanehan, dirinya mencontohkan Surat yang ditandatangani Menpan & RB tertanggal 27 Desember 2013 yang diserahkan Abadi Makmur ke Pemkab, dalam surat tersebut penulisan tanggalnya sebanyak dua kali yang terletak di kanan atas dan di kanan bawah, padahal semua contoh surat yang ditanda tangani Menteri, tanggal yang tertulis hanya satu kali dan terletak di bagian kanan atas. Bukan itu saja, dalam surat yang sama, secara resmi surat yang kerap di tandatangani Menteri selalu memiliki perihal, sedangan dalam surat yang tertanggal 27 Desember tersebut tidak termuat perihal di dalamnya.
” Nomor suratnya pun berbeda, karena setiap surat resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selalu di awali huruf R besar, sedangkan surat yang masuk diawali huruf S.K ” paparnya.

Lebih anehnya lagi, Logo Garuda pada  surat yang diserahkan Abadi Makmur ke pihak Pemkab Bombana terlihat agak ramping dan bukan berwarna Emas alias Hitam, sedangkan Surat yang menjadi standar persuratan di Kemenpan, logo Garuda berwarna emas dan agak lebar, bahkan ukuran stempel dan tanda Tangan Menteri jelas terlihat perbedaannya dari surat – surat yang selama ini di keluarkan pihak kementerian.

Keganjilan Surat yang di terima Pemkab Bombana dari Abadi Makmur berdasarkan pemaparan siang tadi, ditemukan juga model isi Surat yang diterima oleh Pemkab memiliki keanehan, pasalnya Surat BKN yang ditandatangani Kepala BKN Eko Sutrisno tidak memiliki tembusan, padahal semua surat dari BKN memiliki tembusan, begitu pula dengan listing nama – nama yang terdiri dari 13 kolom, ditemukan pula 4 kolom yang tidak terisi, sedangkan dari aplikasi kepegawaian yang berlaku seluruh indonesia, kolom tersebut tidak boleh kosong,  apabila satu kolom saja yang tidak terisi, ketika ingin melakukan pengimputan maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem.

” Sekali lagi, ini hanya berdasarkan koordinasi dan penjelasan dari pihak yang berkompeten di Kemenpan RB, bukan dari kami, sehingga kita tinggal menunggu surat resminya saja dan jangan persoalan ini terus menerus menjadi polemik  ” kata Hj. Masyhura.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bombana Juntas yang turut pula menghadiri pertemuan siang tadi, mengaku sedari awal dirinya sudah merasa curiga dengan Surat Keputusan pengangkatan Honorer K1 tersebut, pasalnya dari beberapa kali pertemuannya dengan pihak BKN dirinya memperoleh informasi bahwa untuk bombana sudah tidak lagi ada pengangkatan CPNS dari Honorer K1. Sehingga dirinya kerap kali mengingatkan koleganya di DPRD Bombana yang mengurus persoalan ini agar berhati – hati.

” Persoalan ini memang sangat aneh, kita ini lembaga resmi, sangat tidak masuk akal jika persoalan SK sepenting ini harus di titipkan pada anggota DPRD Bombana yang notabene masalah pengangkatan CPNS merupakan gawean Pemda, kalau pemahaman saya seharusnya pihak Kementerian menyurati dan meminta pihak pemkab untuk hadir di jakarta menerima secara langsung SK tersebut, bukan malah main titip seperti ini, aneh kan ” kata Juntas.

Anggota Komisi 1 DPRD Bombana ini mengungkapkan, beredarnya SK tersebut di Bombana membuat dirinya yang membidangi masalah honorer berangkat ke jakarta untuk mempertanyakan langsung keabsahan surat tersebut, dari hasil pertemuannya dengan pihak BKN dalam hal ini Direktur INKA BKN ibu Yuliana dengan memperlihatkan surat tersebut, dirinya memperoleh informasi bahwa Surat yang beredar di Bombana selama ini di duga sarat dengan rekayasa, pasalnya penomoran Surat di Badan yang mengurus kepegawaian di Indonesia tersebut, tidak pernah pihak BKN mengeluarkan surat dengan kode K.450-10, karena kode nomor surat resmi selalu di awali K.26-30.

” Analisanya sangat sederhana, apakah seorang Kepala BKN mau menandatangani Suatu surat yang Kode nomornya jelas sudah tidak sesuai aturan ” terang Juntas.

” Memang apa yang dikatakan Ibu Wakil itu benar adanya bahwa sekarang ini kita hanya bisa melakukan koordinasi di kedua lembaga tersebut, karena hanya Kemenpan & RB dan BKN yang memiliki kewenangan mengatakan surat itu  palsu, tapi kalau melihat keganjilannya,  ciri – ciri kearah tersebut sudah bisa kita rasakan sendiri ” pungkas Juntas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *