GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHO ALLAH

( GEMBIRA )


A. VISI

MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA

(MUNAJAH) TAHUN 2011 – 2016

Makna sejahtera yang ingin dicapai lima tahun kedepan adalah terpenuhinya hak dasar masyarakat  berupa kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan kerja yang memadai, sehingga dapat terwujudnya peningkatan kualitas hidup  sosial ekonomi masyarakat.

B. MISI ( AGENDA UTAMA )

  1. Mempercepat pembangunan infrastruktur , dimaksud untuk mendukung percepatan  pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
  2. Reformasi Birokrasi, dimaksud untuk menciptakan kondisi pemerintah yang mengutamakan pelayanan  terpadu, efektif dan efisien kepada masyarakat melalui penerapan prinsip – prinsip  tata kelola pemerintah yang baik, mendorong aparatur memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam penjenjangan karir serta promosi jabatan.
  3. Pembangunan ekonomi dimaksud  untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan kerakyatan dan investasi swasta.
  4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dimaksud untuk mengembangkan kualitas iman dan takwa, kualitas intelektual serta kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
  5. Memantapkan pembangunan budaya masyarakat Bombana dimaksud untuk merekatkan masyarakat bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaan.

C. GEMBIRA DESA

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa maka diluncurkan program GEMBIRA DESA yang merupakan bagian dari prioritas pelaksanaan kebijakan dengan program pokoknya yang meliputi :

  1. Infrastruktur desa antara lain, jalan desa, jalan usaha tani, irigasi desa, peribadatan dan lain – lain.
  2. Perekonomian desa antara lain : lembaga keuangan desa, sarana ekonomi, pertanian dalam arti luas, kehutanan serta kelautan dan perikanan.
  3. Pelayanan masyarakat antara lain pemberian insentif kepada aparatur desa, petugas rumah – rumah ibadah, dan dukun bersalin terlatih.

1.1. Latar Belakang

Percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama Pemerintah Bombana periode Tahun 2011 – 2016. Untuk mendukung pencapaian tujuan itu maka Pemerintah Kabupaten Bombana meluncurkan pendekatan pembangunan melalui Gerakan Membangun Bombana dengan Ridho Allah akronim  GEMBIRA.

Sasaran pendekatan pembangunan Gembira mencakup wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan, dengan mengalokasikan sejumlah dana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan seperti ketentuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan desentralisasi fiskal melalui kebijakan bantuan dana Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pendekatan pembangunan Gembira meliputi tiga bidang pembangunan yaitu infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat perdesaan. Implementasi ketiga bidang kegiatan ini sepenuhnya menjadi wewenang masyarakat dan pemerintah di wilayahnya masing-masing, melalui proses dan tata cara perencanaan, penganggaran serta tata cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di desa dilakukan melalui penyusunan dokumen APB-Desa, sedang untuk kelurahan disusun berdasarkan  Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD). Karena itu seluruh penerimaan Desa, Kelurahan harus dicantumkan dalam dokumen.

APBDesa (bagi desa) dan dokumen RKA –  SKPD bagi Kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan penerimaan (belanja) tidak tumpang tindih.

Dengan demikian maka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan menggerakkan sektor basis pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun  2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2012.
  9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1.3.   Tujuan

  • a. Tujuan Pelaksanaan
  1. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan  pengawasan.
  2. Mensinergikan perencanaan dan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Bombana,  APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan APBN.
  3. Mendorong peran SKPD dalam pembinaan wilayah dan sektor terhadap program yang bersifat sektoral di desa, kelurahan dan kecamatan.
  4. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan pada bidang perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan masyarakat.
  • b. Tujuan Penyusunan Petunjuk Operasional
  1. Secara umum tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan Pendekatan pembangunan Gembira adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan program-program dalam  Gembira Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
  2. Menyatukan persepsi para pihak dalam pengelolaan program –program Gembira Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

1.4. Keluaran Program

  1. Terususunnya dokumen perencanaan dan penganggaran secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
  2. Meningkatnya peran kelembagaan Desa, Kelurahan dan Kecamatan sesuai kompetensi dan tugas pokok dan fungsinya.
  3. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5. Prinsip Dasar

  • Transparan

Masyarakat dan  pelaku program lainnya yang berdomisili di Desa dan Kelurahan harus mengetahui, memahami dan mengerti adanya kegiatan/program ini sehingga dapat melakukan pengendalian bersama secara mandiri.

  • Partisipasi

Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan

  • Akuntabel

Prinsip Akuntabel adalah setiap pengelolaan kegiatan  harus dapat dipertanggung jawabkan dan diketahui oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

  • Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan adalah segala pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun pembiayaan akan selalu berlandaskan pada kesesuaian dan kapasitas masyarakat, agar agenda dapat dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan.

  • Adil

Seluruh masyarakat di Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat mengakses dan menikmati program dan kegiatan melalui program Gembira

1.6. Sasaran

Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

Komponen Kegiatan

Komponen program dan kegiatan Gembira meliputi bidang infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat:

  • Program pelayanan masyarakat meliputi: pemberian insentif kepada aparatur desa, petugas rumah-rumah ibadah, guru mengaji, dukun bersalin, dan pelayan masyarakat lainnya.
  • Program pembangunan ekonomi, sosial dan budaya meliputi :
  1. Lembaga keuangan Desa, penyediaan dana bergulir dalam bentuk natura (seperti pupuk, sarana budi daya rumput laut/sarana produksi lainnya), sarana perekonomian, pasar, kios saprodi, latihan keterampilan usaha dan lain-lain. Dana ini dikelola secara berkelompok.
  2. Kegiatan keagamaan, seni  budaya, lembaga adat, kepemudaan
  3. PKK (maksimal Rp. 5.000.000,-)
  4. Bedah Rumah (maksimal Rp. 5.000.000,- per rumah).
  • Program dan kegiatan infrastruktur yang dimaksud meliputi :
    1. Jalan desa, jalan usahatani, irigasi desa, gorong-gorong, deker, jembatan ukuran kecil, listrik desa, Air bersih dan fasilitas umum lainnya.
    2. Pembangunan Kantor/Balai Desa bagi Desa yang belum memiliki Kantor/Balai Desa
    3. Penyediaan tanah untuk pembangunan Kantor/Balai Desa dan Tempat Pemakaman Umum maksimal besarnya Rp. 10.000.000,- (bersifat stimulan) atau diutamakan berasal dari   partisipasi/swadaya masyarakat.
    4. Rehabilitasi/pemeliharaan rumah-rumah ibadah maksimal        Rp. 5.000.000,-

    Desa

  • Biaya Administrasi dan Operasional Pemerintah Desa sebesar                     Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).

Dana tersebut diperuntukkan diantaranya membiayai Honorarium Tim Pengelola Kegiatan, Perjalanan Dinas ke Kecamatan dan ke Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan; ATK, Rapat-rapat di tingkat Desa/Kelurahan, Pelaporan dan papan Informasi di Kantor Balai Desa/Kelurahan.

  1. Honorarium  Pengelola Kegiatan setahun:
    1. i.    Kepala Desa                                                         Rp. 12.000.000,-
    2. ii.    Sekretaris Desa (Non PNS)                               Rp.   4.800.000,-
    3. iii.    Bendahara Desa                                                  Rp.   3.600.000,-
    4. iv.    Kepala Dusun      @Rp. 300.000,-
    5. v.    KAUR                  @Rp. 350.000,-)
    6. vi.    Fasilitator (2x12x350.000)                                  Rp.    8.400.000,-
    7. vii.    Honor Pelayan Masyarakat @ Rp. 250.000,-

Contoh : dukun bersalin, guru ngaji, imam desa

  1. ATK dan Pelaporan                                                  Rp.    1.000.000,-
  2. Operasional
    1. i.       Pemerintahan Desa                                            Rp.    3.500.000,-
    2. ii.       BPD                                                                        Rp.    7.500.000,-
    3. iii.       LPM                                                                        Rp.    3.600.000,-
    4. Perjalanan Dinas                                                     Rp.    2.000.000,-
    5. Biaya Rapat                                                               Rp.    1.000.000,-
    6. Asuransi Kesehatan Kepala Desa                        Rp.    3.600.000,-
    7. Dana Pelaksanaan Musrenbang                          Rp.    2 .000.000,-
    8. Papan Informasi Kegiatan Fisik                              Rp.       500.000,-
  • Pembangunan Infrastruktur Pedesaan maksimal Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  • Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Kelurahan

  • A.    Biaya Administrasi dan Oprasional Rp. 100.000.000,-  (seratus juta rupiah) yang mencakup:
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

Dari komponen belanja diatas, sudah termasuk item belanja sebagai berikut :

a.  LPM                                                                             Rp.    3.600.000,-

b.  Kepala Lingkungan                                          @ Rp.       300.000,-

c. Dana Pelaksanaan Musrenbang                        Rp.    2.000.000,-

d.  Papan Informasi Kegiatan Fisik                            Rp.        500.000,-

e.  Honor Fasilitator (2x12xRp.300.000,-)                  Rp.    7.200.000,-

  • B.    Program Infrastruktur Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Dana tersebut termaksud rehab/pemeliharaan rumah-rumah ibadah maksimal    Rp. 5.000.000,-
  • C.   Kegiatan sosial dan ekonomi produktif masyarakat sebesar                   Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan

  1. Untuk Desa dan Kelurahan, usulan kegiatan disampaikan ke Kecamatan   setempat untuk di verifikasi oleh Fasilitator Kecamatan kemudian disetujui oleh Camat.
  2. Hasil verifikasi tersebut (point a),Fasilitator Kecamatan menyampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan (BPMP) dan KB Kabupaten Bombana, c.q Tim Manajemen Kabupaten Program Gembira Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk mendapat rekomendasi bantuan  program.
  3. Fasilitator Kecamatan dan Tim Manajemen Kabupaten dalam melakukan verifikasi membuat lembar kendali yang memuat tanggal, jenis kegiatan, nama dan tandatangan verifikator serta catatan-catatan jika diperlukan dan merupakan salah satu kelengkapan proposal.
  4. Verifikasi di tingkat Kecamatan paling lama dilakukan 3 (tiga) hari kerja untuk setiap Desa/Kelurahan dan paling lama 4 (empat) hari kerja sudah harus dilaporkan ke Tim Manajemen Kabupaten.
  5. Tim Manajemen Kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa dan Kelurahan. Hasil rekapitulasi verifikasi tersebut disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB) Kabupaten Bombana dengan Kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  • RPJM Desa/Kelurahan
  • RKP Desa/Kelurahan
  • APB Desa dan RKA Kelurahan
  • SK Pengangkatan LPM disahkan oleh Pejabat Berwenang
  • SK Tim Pengelola Kegiatan yang beranggotakan dari unsur – unsur  lembaga kemasyarakatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan susunan pengurus sebagai berikut:

-       Kepala Desa (Pembina)

-       Ketua BPD (Pengawas)

-       Ketua LPM (Pelaksana)

-       Sekretaris Desa

-       Bendahara Desa

-       Fasilitator Desa 2 orang

  • SK Pengangkatan Kepala Desa dan Lurah
  • Rencana Penggunaan Dana
  • Foto Nol kegiatan

Mekanisme Pencairan Dana

  1. Pencairan Dana Gembira Desa dan Kelurahan dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi.
  2. Pencairan dana Gembira  untuk  Desa   dilakukan melalui Kas Desa.
  3. Pencairan dana untuk tahap berikutnya, dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana   tahap sebelumnya disampaikan oleh Desa/Kelurahan kepada Fasilitator Kecamatan untuk diverifikasi dan disetujui oleh Camat.
  4. Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Pemerintah.
  5. Tahapan pencairan dana Gembira Desa sebagai berikut:
  • (1)    Honor administrasi dan pengelolaan kegiatan dibayarkan per         triwulan (4 kali), dimulai di bulan Maret.
  • (2)    Untuk kegiatan bidang sosial,ekonomi dan infrastruktur  dimulai di Bulan Mei, dengan tahapan pencairan sbb:

i.         Tahap I: 20% (Bulan Mei – Juli)
ii.    Tahap II: 35% (Bulan Agustus – September), dengan catatan kegiatan telah di SPJ kan sejumlah 90% dari masing-masing tahap.
iii.      Tahap III: 35% (Oktober – November)
iv.     Tahap IV: 10% (November – Desember)
6.    Apabila permohonan pencairan GEMBIRA DESA yang benar, sah dan lengkap belum diterima Tim Manajemen Kabupaten sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 2.2 (e), dana GEMBIRA DESA Tahun 2012 tidak dapat dicairkan di Kas Daerah.

Mekanisme Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan termasuk penggunaan dana.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan program  dilakukan melalui jalur struktural  sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau Desa dan Kelurahan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

a.  Setiap Desa/Kelurahan sudah harus menyampaikan LPJ atau Laporan perkembangan Fisik dan Keuangan paling lambat 60 hari kalender setelah menerima dana bantuan Gembira Desa dan Kelurahan yang telah diverifikasi di Kecamatan dan ditembuskan ke Tim Manajemen Kabupaten.

b.  Fasilitator Kecamatan dalam memeriksa LPJ memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan yang diusulkan dalam APB Desa dan RAB dalam proposal.

c.  Setiap Kepala Desa dan Lurah harus membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan   dengan ketentuan :

  • Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan  pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
  • Foto yang ditampilkan meliputi :

Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut yang sama.

Foto yang memperlihatkan kegiatan yang dikerjakan bersama mulai dari musyawarah sampai pelaksanaan kegiatan.

Sanksi

Bagi Desa/Kelurahan yang tidak dapat menyelesaikan dan menyampaikan SPJ ke Tim Manajemen Kabupaten sesuai waktu yang ditetapkan akan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan tahap selanjutnya.

Bagi Desa/Kelurahan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan Laporan penggunaan dana Gembira akan ditindaklanjuti sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

PERAN PELAKU PROGRAM

Pemerintah Desa dan Kelurahan bersama masyarakat adalah pelaku utama pengelolaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di  Kecamatan, dan Kabupaten berfungsi sebagai  pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme dapat dilaksanakan dengan baik.

1.     Pelaku Program di Desa dan Kelurahan

    Pelaku di Desa dan Kelurahan adalah pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam  pelaksanaan di tingkat Desa dan Kelurahan meliputi :

    • a. Kepala Desa dan Lurah

    Peran Kepala Desa dan Lurah adalah penanggungjawab kegiatan(fisik dan keuangan), pengendali  dan  bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program. Kepala Desa dan BPD menyusun Peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan perencanaan partisipatif,  pengembangan dan pelestarian aset  yang telah ada. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan Forum Musyawarah atau kerja sama antar Desa.

    • b.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga              Kemasyarakatan lain.

    Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah pelaksana kegiatan berperan sebagai  lembaga yang memproses  tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan di Desa.

    • c. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

    Dalam pelaksanaan Kegiatan, BPD  berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan Program termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di Desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan  Peraturan Desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian Program di Desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar Desa.

    • d.Tim Pengelola Kegiatan ( TPK )

    TPK terdiri dari Pemerintahan Desa/Lurah, LPM, dan bersama anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan/program.

    • e. Kelompok Masyarakat ( Pokmas)

    Yang dimaksudkan dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan program, baik kelompok sosial, kelompok usaha ekonomi maupun kelompok perempuan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

    2.    Camat

    Camat berperan sebagai pembina dan pengarah pelaksanaan  program/kegiatan di wilayahnya. Camat bertugas melakukan pembinaan, monev, koordinasi dan konsultasi Kegiatan Gembira di Desa dan Kelurahan

    3. Fasilitator Kecamatan

    Fasilitator kecamatan bertugas memverifikasi seluruh kegiatan dan laporan pertanggungjawaban masing-masing Desa dan  Kelurahan di wilayahnya. Fasilitator Kecamatan wajib melaporkan permasalahan dalam pelaksanaan program ditingkat Desa/Kelurahan.

    4. Tim Manajemen  Kabupaten

    Bupati membentuk Tim Manajemen Kabupaten Program Gembira Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Bombana Tahun 2012, yang bertugas melakukan Koordinasi dan Pembinan program di tingkat Kecamatan. Tim Manajemen Kabupaten bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa, Kelurahan dan Kecamatan; menyampaikan rekapitulasi hasil usulan kegiatan Desa.

    MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

    • Monitoring dan Evaluasi

    Monitoring dan Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau langsung progres kegiatan program  Gembira yang dilakukan secara berkala serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

    Adapun tujuan monitoring dan evaluasi adalah:

    a.  Menjaga setiap proses selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Program

    b.  Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,

    c.  Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,

    d.   Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,

    e.  Mengendalikan pemanfaatan dana Program agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.

    f.      Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

    • Camat melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Desa dan Kelurahan di wilayahya.
    • Tim Monev Kabupaten melakukan Monitoring dan evaluasi pada  Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

    Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

    Fungsi pengawasan selain dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan lembaga pengawasan pemerintah, sebagai berikut:

    • Inspektorat Kabupaten Bombana  melakukan pemeriksaan reguler terhadap Pemerintah Desa, termasuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Gembira pada Desa-Desa.
    • Inspektorat melakukan pemeriksaan reguler terhadap Pengelolaan Anggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Gembira pada Kelurahan dan Kecamatan.
    • Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Tim Manajemen Kabupaten Gembira Desa dan Kelurahan Kabupaten Bombana, Kompleks perkantotan, Kabupaten Bombana, atau melalui SMS pada handphone nomor : 081 341 600 949 dan 085 343 592 004