GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHO ALLAH

( GEMBIRA )


A. VISI

MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA

(MUNAJAH) TAHUN 2011 – 2016

Makna sejahtera yang ingin dicapai lima tahun kedepan adalah terpenuhinya hak dasar masyarakat  berupa kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan kerja yang memadai, sehingga dapat terwujudnya peningkatan kualitas hidup  sosial ekonomi masyarakat.

B. MISI ( AGENDA UTAMA )

  1. Mempercepat pembangunan infrastruktur , dimaksud untuk mendukung percepatan  pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
  2. Reformasi Birokrasi, dimaksud untuk menciptakan kondisi pemerintah yang mengutamakan pelayanan  terpadu, efektif dan efisien kepada masyarakat melalui penerapan prinsip – prinsip  tata kelola pemerintah yang baik, mendorong aparatur memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam penjenjangan karir serta promosi jabatan.
  3. Pembangunan ekonomi dimaksud  untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan kerakyatan dan investasi swasta.
  4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dimaksud untuk mengembangkan kualitas iman dan takwa, kualitas intelektual serta kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
  5. Memantapkan pembangunan budaya masyarakat Bombana dimaksud untuk merekatkan masyarakat bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaan.

C. GEMBIRA DESA

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa maka diluncurkan program GEMBIRA DESA yang merupakan bagian dari prioritas pelaksanaan kebijakan dengan program pokoknya yang meliputi :

  1. Infrastruktur desa antara lain, jalan desa, jalan usaha tani, irigasi desa, peribadatan dan lain – lain.
  2. Perekonomian desa antara lain : lembaga keuangan desa, sarana ekonomi, pertanian dalam arti luas, kehutanan serta kelautan dan perikanan.
  3. Pelayanan masyarakat antara lain pemberian insentif kepada aparatur desa, petugas rumah – rumah ibadah, dan dukun bersalin terlatih.

1.1. Latar Belakang

Percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama Pemerintah Bombana periode Tahun 2011 – 2016. Untuk mendukung pencapaian tujuan itu maka Pemerintah Kabupaten Bombana meluncurkan pendekatan pembangunan melalui Gerakan Membangun Bombana dengan Ridho Allah akronim  GEMBIRA.

Sasaran pendekatan pembangunan Gembira mencakup wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan, dengan mengalokasikan sejumlah dana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan seperti ketentuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan desentralisasi fiskal melalui kebijakan bantuan dana Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pendekatan pembangunan Gembira meliputi tiga bidang pembangunan yaitu infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat perdesaan. Implementasi ketiga bidang kegiatan ini sepenuhnya menjadi wewenang masyarakat dan pemerintah di wilayahnya masing-masing, melalui proses dan tata cara perencanaan, penganggaran serta tata cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di desa dilakukan melalui penyusunan dokumen APB-Desa, sedang untuk kelurahan disusun berdasarkan  Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD). Karena itu seluruh penerimaan Desa, Kelurahan harus dicantumkan dalam dokumen.

APBDesa (bagi desa) dan dokumen RKA –  SKPD bagi Kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan penerimaan (belanja) tidak tumpang tindih.

Dengan demikian maka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan menggerakkan sektor basis pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;