Bombana, PPID Utama — Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., resmi buka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kab. Bombana dengan tema "Peran TIMPORA Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan TPPO TPPM," yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Kamis (7/5/2026).
Turut hadir dalam rapat jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Forkopimda Kab. Bombana, serta jajaran Pemkab Bombana. Melalui sambutannya, Ahmad Yani menekankan pentingnya pengawasan terhadap orang asing yang tetap mengedepankan pendekatan humanis serta menghormati adat dan budaya daerah.
“Tetap humanis, tetap diutamakan adab dan budaya sehingga mereka merasakan nyaman masuk di daerah kita,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kabupaten Bombana ke depan berpotensi menjadi daerah tujuan masuknya warga negara asing seiring perkembangan investasi dan kawasan industri di Sulawesi Tenggara.
“Ke depannya sangat besar kemungkinan orang asing akan masuk ke kabupaten ini, apalagi berkaitan dengan Sultra Industrial Park maupun hal-hal yang menyangkut pertahanan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, S.H., M.H., memaparkan sejumlah materi terkait pengawasan orang asing dan potensi daerah dari keberadaan tenaga kerja asing.
Ia menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja asing yang bekerja, dikenakan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebesar 100 dolar AS per bulan atau 1.200 dolar AS per tahun.
“Kalau jumlah tenaga kerja asing terus bertambah seiring masuknya investasi dan industri, tentu ini menjadi potensi penerimaan daerah yang perlu dikelola dan diawasi dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, pengawasan dan pendataan tenaga kerja asing perlu dilakukan secara maksimal agar keberadaan mereka benar-benar sesuai dengan lokasi kerja dan ketentuan yang berlaku.(nfl/hn)
